Lombok Post
Giri Menang Headline

Bupati Akhirnya Susun Strategi

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid

GIRI MENANG – Pemkab Lombok Barat nampaknya ingin berlari lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK).

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan, TKPK mempunyai peran penting di dalam pengentasan kemiskinan. Menjalankan program perlindungan sosial dengan mengurangi pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

a�?Itu salah satu strategi, kurangi beban pengeluaran, di saat bersamaan kita tingkatkan pendapatan warga miskin,a�? kata Fauzan saat memimpin rapat koordinasi dengan TKPK di Aula Bupati, Rabu (29/6).

Menurut Fauzan, efektivitas strategi tersebut sangat bergantung dengan kinerja TKPK. Dia pun sempat menyinggung sejumlah pemberitaan persoalan penduduk miskin di Lombok Barat. Seperti, Nenek Muhasan berumur 130 tahun dan tidak memiliki rumah di Kediri, serta Wira Subandi, anak penderita Hydrochepalus yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Bagi pemkab, itu menjadi catatan penting. Karena itu Fauzan menekankan kepada sejumlah SKPD teknis untuk segera mengambil langkah cerdas mengatasi persoalan tersebut. a�?Saya minta juga bersinergi menjalankan program, untuk penanggulangan kemiskinan,a�? tegas dia.

Lebih lanjut, Fauzan mengakui meski pembangunan di Lobar menunjukkan hasil yang baik, namun angka kemiskinan masih cukup tinggi. Tak hanya itu, dalam laju penurunannya pun terlihat lamban. a�?Itu bisa karena faktor makro dan efektivitas kebijakan,a�? aku dia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar Baehaqi mengatakan, jumlah anggaran program penurunan angka kemiskinan di tahun ini sebesar Rp 161 miliar lebih. Angka tersebut turun Rp 41 miliar dibandingkan tahun lalu. a�?Turun akibat pemotongan DAK (Dana Alokasi Khusus, red),a�? kata Baehaqi.

Saat disinggung mengenai alokasi penganggaran penanggulangan kemiskinan habis untuk panitia, dibantah Baehaqi. Dia mengungkapkan anggaran untuk panitia atau belanja pegawai terbilang sangat kecil.

Dari Rp 161 miliar lebih, peruntukan untuk belanja pegawai hanya sebesar 1,2 persen atau hanya Rp 2 miliar saja. Sedangkan belanja barang dan jasa dialokasikan sebanyak Rp 46 miliar dan Rp 113 miliar untuk belanja modal. a�?Jadi gak benar itu kalau anggaran kemiskinan habis untuk tim panitia,a�? bantah dia.

Selain itu, jika dilihat dari perkembangan alokasi anggaran program penanggulangan kemiskinan dari 2015 ke 2016, persentase anggaran belanja modal meningkat. (dit/r6)

 

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost