Lombok Post
Metropolis

Catat, Randis Haram untuk Mudik!

MILIK NEGARA: Tampak randis yang terparkir di halaman kantor Gubernur NTB. Pemerintah sudah melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB akhirnya bersikap. Seluruh pejabat lingkup Pemprov NTB dilarang keras menggunakan kendaraan dinas (randis) untuk pulang kampung alias mudik.

a�?PNS dilarang mudik menggunakan randis. Itu jelas tidak diperbolehkan,a�? kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Abdul Hakim.

Larangan penggunaan randis untuk kepentingan pribadi ini juga dikuatkan oleh surat edaran dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang belum lama diterbitkan.

Ia pun mengimbau seluruh PNS, khususnya pejabat yang mendapat fasilitas randis agar mentaati aturan tersebut.

Menurut Hakim, penggunaan randis untuk mudik jelas haram hukumnya. Sesuai ketentuan, randis merupakan fasilitas yang diberikan oleh negara bagi aparatur khusus untuk melaksanakan tugas atau tanggungjawab kedinasannya. Sehingga, sangat tidak tepat jika digunakan untuk kepentingan pribadi seperti mudik.

a�?Namanya saja randis, berarti digunakan untuk urusan dinas. Kalau dipakai untuk kepentingan pribadi atau untuk mudik jelas sangat dilarang,a�? tegas Hakim.

Seperti diketahui, pengunaan randis untuk keperluan mudik sudah sering dilakukan. Meskipun telah dilarang, pengunaannya masih tetap terjadi pada tahun-tahun sebelunya.

Disinyalir, banyak modus yang digunakan oknum PNS untuk bisa tetap menggunakan fasilitas negara itu. Misalnya dengan menggunakan plat gantung atau mengganti warna plat dari merah menjadi hitam.

Selama musim mudik, pemprov berjanji akan mengawasi randis agar tidak disalahgunakan. Jika masih ada oknum PNS yang mengabaikan aturan ini, dipastikan akan ada konsekuensi atau sanksi tegas.

a�?Jelas nanti kita berikan sanksi, mulai dari teguran jika ada yang masih nekat mudik menggunakan randis,a�? kata Hakim.

Agar pelarangan ini benar-benar efektif, ia berharap mendapat dukungan dari masing-masing SKPD untuk mengawasi satu per satu randis di unit kerja. Setiap instansi diminta melakukan pengawasan internal. (uki/r9)

Berita Lainnya

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost