Lombok Post
Politika

Willgo: MDB dan MC Harus Ditagih

Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zaenar

MATARAMA�– Seluruh saham PT Multi Daerah Bersaing (MDB) di PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) telah dilepaskan ke PT Medco Energi Internasional Tbk. Meski demikian, hal itu tak lantas bakal menggugurkan kewajiban PT MDB dan PT Multicapital alias MC (Bakrie Group) kepada daerah.

Kewajiban yang dimaksud menyakut pembayaran dividen serta advanced dividen atas enam persen saham PT DMB sebagai perusahaan daerah.

“Pemerintah daerah harus tetap menagih, karena secara aturan sudah jelas. Jadi, perusahaan apa pun termasuk PT NNT harus tunduk pada aturan negara, sehingga daerah tidak perlu cemas,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zaenar.

Ia menekankan, hak daerah masih tetap ada walaupun kepemilikan saham daerah sudah dimiliki pihak lain. Diketahui, jumlah dividen yang harus dibayarkan PT MDB ke PT DMB sendiri memang terbilang besar yakni, sekitar USD 8 juta. Sampai sekarang baru terealisasiA� USD 1,748 juta. Demikian pula dengan advanced dividen yang harus disetorkan PT MC ke PT DMB juga jumlahnya besar, mencapai USD 16 juta.

Selama ini, diketahui, PT MDB dan MC selalui mengelak dari kewajibanya membayar dividen tersebut karena berdalih selalu merugi. Ini juga yang mendasari PT MDB menjual total 24 persen sahamnya kepada PT Medco Energi Internasional.

Sementara, di satu sisi, Willgo sendiri mengapresiasi atas

langkah Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa untuk menjual 6 persen saham di PT DMB. Kebijakan itu, menurutnya, sudah sangat tepat.A�A�A�A�A�A�A� “Langkah menjual saham PT DMB sudah tepat, mengingat keputusan itu akan sangat menguntungkan bagi daerah ke depan,” kata Willgo.

Alasannya, kebijakan melepas saham daerah di PT NNT karena harga komoditas tambang di berbagai belahan dunia termasuk di asia mengalami kemerosotan cukup signifikan. Untuk itu, dinilai, penjualan tersebut harus dilakukan, menyusul kabar pihak penawar memberikan harga yang sangat baik.

Menyusul penjualan saham itu, menurutnya, daerah tak perlu resah jika setelah saham daerah telah dijual akan berdampak kebijakan daerah di PT NNT akan berkurang. Willgo menuturkan, saat ini regulasi yang mengatur terkait tata pengelolaan tambang telah ada dalam rumusan undang-undang, mulai kewajiban membangun smelter di dalam negeri, konservasi lahan hingga kewajiban pemberdayaan masyarakat lokal.

“Tidak ada masalah, jika perusahaan nasional bisa kuasai saham asing, mengingat akan ada kedaulatan tambang bagi nasional dan daerah. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan bisa terjadi ke depannya dan daerah akan ikut merasakan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki,” ujar Willgo. (uki/r9)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost