Lombok Post
Headline Tanjung

Dewan Sebut RSUD Tanjung Keterlaluan, Kenapa Ya?

PLT Kepala Dikes Lombok Utara Suhardi

TANJUNG – Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi geram dengan pelayanan RSUD Tanjung. Pasalnya, RSUD terkesan mempersulit pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Ada seorang ibu yang melahirkan, tetapi karena dia tidak punya uang untuk membayar akhirnya disuruh meninggalkan jaminan terlebih dulu,” ungkapnya, kemarin (12/7).

Ditambahkan, memang proses persalinan warga tersebut dilayani dengan baik oleh RSUD. Tetapi saat akan mengurus administrasi, pasien yang tidak memiliki uang tersebut disuruh mengurus BPJS terlebih dulu. Padahal saat itu hari libur sehingga tidak mungkin untuk mengurus.

“Pasien itu tidak bisa membayar biaya Rp 6 juta lebih,” cetusnya.

Akhirnya, pasien tersebut pun mencari pinjaman uang, tetapi hanya bisa mendapatkan Rp 500 ribu. Saat itu RSUD pun meminta jaminan BPKB jika pasien ingin pulang.

“Ini kan keterlaluan, masak rumah sakit kayak finance seperti itu,” tandasnya.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu pun mengungkapkan, seharusnya RSUD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pasalnya, di dinas ada dana bansos kesehatan yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

“Saya sudah hubungi Plt Kadikes untuk membantu menyelesaikannya,” tandasnya.

Terpisah, Plt Kadikes Suhardi menjelaskan, untuk biaya pasien tersebut sudah diselesaikan pihaknya dengan menggunakan dana bansos kesehatan. Dana ini sharing dengan dana Jampersal provinsi.

“Sudah selesai, ibu dengan bayinya bisa pulang,” ungkapnya.

Ditambahkan, sebenarnya masalah di RSUD itu bukan terkait biaya persalinan. Tetapi biaya perawatan bayi yang lahir prematur dan harus dirawat di RSUD.

“Ibunya melahirkan di Puskesmas Bayan tetapi karena anaknya butuh penanganan lebih lanjut maka keduanya dirujuk ke RSUD. Sudah dua minggu sebenarnya dan sekarang sudah selesai urusannya,” paparnya.

Suhardi juga mengungkapkan, sebenarnya ibu bayi sudah memiliki kartu KIS. Namun untuk proses bagi bayinya pihaknya juga perlu membuatkan kartu BPJS.

“Sekarang kita sedang proses. Keluarganya kemarin memang tidak tahu sehingga tidak diurus,” pungkasnya. (puj/r9)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost