Lombok Post
Metropolis

Kaum Urban Serbu Mataram

PENDATANG: Para pendatang tiba di Terminal Mandalika Kota Mataram, kemarin (12/7). Sembari menunggu jemputan, mereka duduk-duduk di bawah bus AKAP jurusan Jakarta, Surabaya, Mataram dan Bima.

Lapangan kerja lebih banyak. Sarana prasarana lebih lengkap. Sekolah dan perguruan tinggi lebih berkualitas. Kehidupan pun lebih modern. Semua kelebihan Mataram ini memikat kaum urban berbondong-bondong hijrah ke kota. Mereka mengadu nasib.

***

Belum ada angka pasti berapa jumlah kaum urban masuk ke Mataram. Tapi tidak bisa dipungkiri pendatang dari desa ke kota ini setiap tahun mengadu nasib ke Mataram. Baik yang bermigrasi, tinggal dan menetap, maupun pendatang sementara waktu. Hal ini terlihat pintu kedatangan Terminal Mandalika.

Urban memiliki sisi positif dan negatif bagi Kota Mataram. Positifnya, banyak diantara mereka menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dengan cara berjualan. Mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan perusahaan, juga sektor lainnya. Tapi di sisi lain, urbanisasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Mataram H Ahsanul Klahik mengatakan, kaum urban yang banyak biasanya datang dariA� Pulau Jawa. Mereka datang menjadi pekerja buruh bangunan, dan pedagang kaki lima (PKL) mengikuti keluarga yang sudah mapan.

“Biasanya ikut keluarganya dulu, baru lama-lama buka (usaha) sendiri,” katanya.

Sementara pendatang dari Sumbawa dan Bima, biasanya datang merantau dengan tujuan pendidikan. Tapi ada juga yang datang untuk mencari kerja atau berdagang. Demikian juga dengan pendatang dari daerah lain di Pulau Lombok.

Secara umum, kaum urban yang tidak memiliki keahlian memadai, hanya bisa bekerja sebagai buruh kasar, asisten rumah tangga, tukang kebun, dan pekerjaan lain yang lebih mengandalkan otot. Sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, umumnya hanya menjadi tunawisma, tunakarya, dan tunasusila. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan kota sehingga menambah permasalahan yang ada di kota.

“Meningkatnya pengangguran, kejahatan, pelacuran, perjudian, dan bentuk masalah sosial lainnya,” sebut Khalik sebagai dampak negatif urbanisasi di Mataram.

Sementara dampak terhadap kemiskinanA� baru bisa terlihat setelah enam hingga 12 bulan ke depan. Karena selama di Mataram mereka ikut bersama keluarga yang sudah punya pekerjaan. Sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai warga miskin.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram Sirajudin Asad menyebutkan, data jumlah pendatang pasca lebaran baru bisa diketahui seminggu ke depan. Itupun bila yang bersangkutan mengurus administrasi kependudukan. Sehingga terlacak keberadaan mereka.

Ia menyebutkan, jumlah penduduk Kota Mataram saat ini sebanyak 412.358 jiwa, dan yang wajib membuat KTP adalah 286.316 jiwa. Sementara dalam kurun waktu Januari sampai Mei 2016, terjadi penambahan dan pengurangan penduduk. Jumlah yang pindah ke luar kota sebanyak 329 orang, didominasi pelajar yang akan belajar ke luar daerah, pekerja yang pindah kerja, ada juga yang pindah rumah ke pinggiran kota.

Meski demikian, jumlah penduduk yang masuk ke Mataram juga tidak kalah banyak, 532 orang. Umumnya mereka masuk kota untuk pendidikan, pindah kerja, atau ikut bersama keluarga merantau ke Mataram.

“Kalau di Mataram tidak seperti daerah lain, ada sih (urbanisasi) tapi tidak begitu kelihatan,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, mutasi penduduk sebagian besar terjadi karena faktor pendidikan. Misalnya, dengan kebijakan bina lingkungan (BL), artinya jika siswa dari daerah lain ingin sekolah melalui jalur BL mereka harus masuk jadi penduduk kota. Dengan cara masuk dalam KK salah satu keluarga.

“Itu yang banyak sejak sebelum puasa,” ujarnya.

Sementara bagi para pekerja dari luar, misalnya dari Sumbawa dan Bima bekerja di Mataram mereka biasanya tidak membuat surat pindah, sehingga di dukcapil tidak terlacak. Tapi jika mereka datang dan bekerja secara resmi, pasti akan terlacak.

“Cuma berapa persentasenya belum kita hitung,” jelas Sirajudin.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Misban Ratmaji mengatakan, arus urbanisasi dari desa ke kota tidak bisa dicegah. Baik yang datang dari luar daerah NTB maupun daerah di sekitar Mataram. Ia melihat, kelemahan pemerintah ada di pendataan. Sehingga sulit diketahui berapa jumlah pendatang yang keluar masuk Kota Mataram.

“Dukcapil perlu bekerjasama dengan instansi lain untuk pendataan ini,” saran politisi PKPI ini.

Bila data sudah yang valid sudah dimiliki baru akan bisa disiapkan kebijakan apa yang akan diambil untuk mengantisipasi dampak negatif urbanisasi. Misalnya dengan mewajibkan setiap pendatang melapor ke pengurus RT dan ligkungan setempat. Sehingga dampak sosial yang negatif tidak terjadi.

“Terutama dampak keamanan,” ujarnya.

Pendatang isidentil seperti pengemis yang datang dari luar kota juga perlu diantisipasi. Keberadaan mereka dalam waktu panjang bisa menjadi masalah sosial dan sulit diatasi. Misalnya, mereka membangun gubuk-gubuk reot di lahan kosong. Tidur di kolong jembatan dan sebagainya. Pada akhirnya Kota Mataram lah yang terkena imbasnya. (ili/r6)

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Bikin Menu Nasiq Lobi Hingga Manuq Sebur Saus Lebui

Redaksi LombokPost

Ayo, Keruk Sungai Ancar!

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Harus Nabung Stok Sabar

Redaksi LombokPost

Pol PP Mengeluh Lagi

Redaksi LombokPost

Evi: Kasihan Pak Sudenom

Redaksi LombokPost

Yang Lolos TKD Jangan Senang Dulu!

Redaksi LombokPost

Sekolah Sesak, ABK Terdesak

Redaksi LombokPost