Lombok Post
Bima - Dompu

Penanganan Lamban, Pelapor Surati Presiden

Ilustrasi

DOMPU – Lambanya proses hukum kasus dugaan korupsi pada rekrutmen CPNS Daerah jalur Kategori Dua (K2) makin liar. Komunitas K2 melayangkang surat pengaduan kepada Presiden RI.

Mereka yang juga pelapor menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu dikirim via Kantor Pos, kemarin (13/7). Surat itu ditujukan pula kepada Kapolri dan Kapolda NTB.

Ketua Komunitas K2 Syamsuddin mengaku, surat pengaduan itu dikirim dengan tembusan presiden dan kapolri.

Inisiatif mengirim surat itu agar petinggi negara dapat memberikan teguran dan menindak aparatur hukum.

Karena, ada dugaan oknum aparat sengaja tidak memproses atau menghilangkan setiap perkara yang dilaporkan warga.

a�?Khusunya kasus K2,a�? duganya.

Sejauh ini, lanjut dia, proses hukum kasus K2 belum ada perkembangan signifikan. Padahal, menurut dia, aparat telah mengantongi beberapa alat bukti untuk menetapkan tersangka.

a�?Proses hukum atas kasus K2 sudah lama. Tapi hingga saat ini belum ada kejelasan. Kami minta agar polisi segera menetapkan tersangkanya,a�? desak dia.

Ia menyoroti pula K2 sejak dilimpahkan ke Polda NTB. Menurut dia, kasus tersebut belum memperlihatkan perkembangan apapun. Ia menuding perkara tersebut jalan ditempat.

a�?Kasus itu terkesan tidak jalan,a�? sindirnya. (cr-pur/r1)

Berita Lainnya

IKKB Papua Barat Bantu Korban Gempa

Redaksi LombokPost

Etos Kerja Harus Meningkat selama Ramadan

Pemkot Bima Lanjutkan Perbaikan Infrastruktur Sisa Banjir

Redaksi LombokPost

Miliki Sabu, IRT Diringkus

Ops Ketupat Gatarin 2018 Dimulai

Masih Ditemukan Makanan Kedaluwarsa

Penataan Ama Hami Dilanjutkan

Berkas Ketua PDIP Kota Bima Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaksi LombokPost

KPU Kota Bima Mulai Lipat Surat Suara