Lombok Post
Metropolis

Kepala Daerah Diminta Awasi PPDB

MATARAM – Berbagai rumor negatif yang mewarnai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Sehingga menyita atensi Wakil Ketua DPRD NTB H. Mahally Fikri. Politisi Demokrat ini meminta agar setiap kepala daerah turun langsung mengecek kebenaran berbagai rumor tersebut.

a�?Proses penerimaan siswa baru supaya diberikan arahan oleh bupati/walikota yang sebaik-baiknya agar masyarakat dapat kesempatan yang sama dan adil untuk memperoleh hak pendidikannya secara baik,a�? kata Mahally.

Ia menyoroti salah satu rumor yang beredar yakni masih adanya pungutan liar (pungli) dilakukan sejumlah sekolah.

Mahally meminta kabar ini benar-benar ditelusuri. Jika benar terbukti, oknum bersangkutan didorong agar mendapat sanksi tegas.

a�?Kalau itu benar pungli itu adalah kejahatan yang harus diperangi. Pungli adalah kejahatan yang merusak bangsa. Kalau ada indikasi, perlu didalami dan kalau terbukti diberikan sanksi,a�? tegasnya.

Selain soal pungli, Mahally juga menekankan soal proses penerimaan siswa baru agar dilakukan secara transparan dan bersih.

Jangan sampai ada siswa yang masuk ke sekolah tertentu karena titipan pejabat bukan karena kompetensinya.

a�?Saya baca itu di media massa dan saya sudah minta Komisi V yang terkait agar ikut juga mengawasi,a�? kata Mahally.

Ia menekankan, jangan sampai kepala sekolah dipersulit. Misalnya, ada anak yang secara standar di suatu sekolah tidak memenuhi standar diterima lalu karena anak itu punya hubungan dekat dengan pejabat maka diberikan kesempatan. (uki/r9)

Berita Lainnya

Zul-Rohmi Perlu Banyak Sosialisasi

Redaksi Lombok Post

Mengejar Mimpi Jadi Daerah Industri

Redaksi Lombok Post

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost