Lombok Post
Tanjung

Jangan Ada Perploncoan Lagi!

SAYANG ANAK: Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar (kanan) membantu anaknya memakai sepatu sebelum berangkat di hari pertama masuk sekolah usai liburan, kemarin (18/7). Bahkan Najmul juga yang langsung mengantarkan sendiri anaknya ke sekolah.

TANJUNG – Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar meminta Dikbudpora untuk tetap mengawasi proses Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).

a�?Dinas harus tetap mengawasi prosesnya. Jangan sampai masih ada MOS (PLS) yang bernuansa perploncoan,a�? pesan Najmul pada wartawan, kemarin (18/7).

Saat ini istilah MOS (masa orientasi siswa) sudah berubah menjadi PLS sesuai dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016. Dalam permen tersebut ddiatur secara tegas sekolah dilarang mewajibkan siswa baru untuk memakai atribut yang tidak wajar. Seperti tas karung atau sejenisnya, alas kaki tidak wajar, aksesoris di kepala yang tidak wajar, dan lainnya.

Selain itu, Permendikbud tersebut juga mengatur beberapa aktivitas yang tidak boleh dilakukan sekolah pada siswa baru. Seperti membawa sesuatu yang tidak bermanfaat, memberikan hukuman tidak mendidik, memberikan tugas yang tidak masuk akal, dan lainnya.

Permen juga menjelaskan jika proses PLS dilakukan maksimal selama tiga hari dan penyelenggaranya adalah guru dilakukan pada jam sekolah. Tidak melibatkan alumni, kakak kelas dilibatkan hanya untuk membantu guru.

a�?Seharusnya hal seperti ini sudah dilakukan sejak dulu. Kita harusnya menanamkan nilai-nilai kepada siswa seperti adab bukan hal yang tidak bermanfaat,a�? tandasnya.

Terpisah, Kepala Dikbudpora Lombok Utara Suhrawardi mengatakan, memang saat ini istilah MOS sudah dihilangkan. Orientasinya tentu menghilangkan kesan penekanan kepada para siswa baru.

a�?Ini untuk menghilangkan kesan perpeloncoan itu. Termasuk menyuruh siswa baru melakukan hal yang tidak masuk akal,a�? ungkapnya.

Ditambahkan, jika nantinya ditemui sekolah masih melakukan praktik MOS, pihaknya akan menegur kepala sekolah yang bersangkutan.

Mengingat, petunjuk atau pun juklas dan juknis pun sudah diatur dalam Permendikbud itu sendiri. Di dalamnya kepala sekolah menjadi penanggung jawab penuh.

a�?Kita tetap turunkan tim untuk mengawasi. Nanti jika ada sekolah yang masih melakukan di luar Permendikbud tentu ada teguran langsung,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost