Lombok Post
Politika

Pejabat Harus Mundur

Pengamat politik IAIN Mataram Agus

MATARAM – Peta politik di NTB diprediksi berubah menyusul diundangkannya UU Nomor 10 tahun 2016. Isinya tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada. Pada pasal 7 ayat 2 menyebutkan persyaratan calon gubernur atau bupati/wali kota adalah berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan.

Pengamat politik IAIN Mataram Agus Msi mengatakan kepala daerah harus membuat kalkulasi politik yang matang jika ingin maju di pilkada gubernur. Hal ini tertuju bagi para penjabat yang kini masih aktif dan memiliki masa jabatan panjang seperti halnya Bupati Lombok Tengah H Suhaili FT dan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. a�?Saya kira ketentuan undang-undang ini akan berpengaruh signifikan terhadap peta politik di NTB,a�? kata Agus kepada Lombok Post, kemarin (18/7).

Tidak saja Suhaili dan Ahyar, hal serupa juga tertuju kepada H Muhammad Amin yang kini menjabat Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem. Artinya, dia harus mundur dari jabatannya jika dia ditetapkan sebagai calon kepala daerah sebelum habis masa jabatannya.

Ketentuan tersebut tentu mengatur juga para penjabat publik baik TNI/Polri, anggota legislatif, dan PNS. Mantan anggota KPU NTB itu menilai undang-undang ini memberikan banyak peluang bagi para politisi ataupun tokoh yang tidak menjabat.

Di satu sisi, dia mengkritisi bahwa undang-undang tersebut sekaligus dinilai menghambat orang-orang potensial untuk memimpin daerah. Kecuali memang yang bersangkutan bernyali untuk meninggalkan jabatannya demi meraih posisi yang lebih tinggi.

Terlebih, para birokrat baik PNS maupun TNI/Polri merupakan orang-orang terlatih dan memiliki banyak pengalaman untuk memimpin daerah. a�?Ini sama dengan UU Nomor 8 tahun 2015 yang menghambat SDM suatu daerah yang berpotensi memimpin,a�? paparnya.

Terkait dengan itu, dia mendorong ketua DPD maupun DPW partai harus berani tampil sebagai calon kepala daerah. Baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Namun begitu, undang-undang ini menurut dia menantang apakah Suhaili atau Ahyar Abduh berani meletakkan jabatannya yang cukup panjang.

Untuk itu, sebagai politisi ulung dan berpengalaman, tentu Suhaili dan Ahyar Abduh punya tim analisa dan survei yang andal untuk membaca peluang menang dan kalah dalam pilkada. Hal yang sama berlaku untuk Lalu Irham Srigede yang kini masih menjabat di TNI.

Terpisah, politisi H Sunardi Ayub menyambut baik undang-undang tentang pilkada tersebut. Sebagai mantan anggota Komisi III DPR RI, dia sejak awal yakin jika undang-undang tersebut tidak berubah.

Menurut dia, undang-undang itu dimaksudkan agar pertarungan politik berjalan fair. Meski begitu, dia menilai siapapun warga negara Indonesia berhak maju sebagai calon pemimpin. Tentu dengan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terbitnya undang-undang tentang pilkada itu dinilai positif sehingga kepala daerah atau petahana sekalipun tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya. Dia optimistis masyarakat NTB sudah sangat pintar menilai calon pemimpinnya.

Dia menegaskan misi utama seorang pemimpin adalah menyejahterakan rakyat. Artinya, calon pemimpin harus benar-benar mampu melihat persoalan rakyat serta berbuat untuk rakyat. a�?Sejak awal saya sudah yakin jika undang-undang tentang calon kepala daerah itu tidak berubah,a�? tegasnya.

Sunardi Ayub merupakan salah satu tokoh yang menyatakan akan maju di Pilgub NTB 2018. Saat ini dia sudah menyusun beragam kegiatan dan gerakan untuk suksesi calon gubernur 2018. Bahkan sejumlah kelompok masyarakat pendukung Sunardi Ayub sudah terbentuk diberbagai daerah di NTB. (tan/r9)

Berita Lainnya

Janji Korban Gempa Harus Dituntaskan

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Pendaftaran Calon Angota KPU Diperpanjang

Redaksi LombokPost

Sembilan Sekolah Lolos Babak Penyisihan Lomba Cerdas Cermat

Redaksi LombokPost

Partisipasi Pemilih Nasional Ditarget 77,5 Persen

Redaksi Lombok Post

Pemilu Serentak 2019 Ribet

Redaksi LombokPost

Ma’ruf Amin Kampanye di Pondok?

Redaksi Lombok Post

Tiga Caleg DPRD NTB Dinyatakan TMS

Redaksi LombokPost