Lombok Post
Headline Praya

Turis Dipalak, Pemdes Diminta Bertanggung Jawab

BENANG KELAMBU: Inilah air terjun Benang Kelambu, di Desa Aik Berik Batukliang Utara Lombok Tengah, yang ramai dikunjungi wisatawan, beberapa waktu lalu.

PRAYA – Permasalahan pengelolaan air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu di Desa Aik Berik, Batukliang Utara (BKU) Lombok Tengah (Loteng), terus menggelinding.

Kali ini, datang dari Komisi I dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), mereka memandang pemerintah desa (Pemdes) harus bertanggungjawab, atas berbagai kasus pemalakan yang terjadi.

a�?Saya sangat kecewa dengan aparatur desa, termasuk dinas yang mengurusi pariwisata. Harusnya, mereka melakukan pengawasan ketat,a�? kata Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar pada Lombok Post, kemarin.

Jika itu dilakukan, menurut Qomar siapa pun dan dimana pun yang datang menikmati kedua air terjun tersebut, pasti tidak bisa berbuat banyak.

Berbagai rentetan dugaan pemalakan, premanisme atau pungutan liar (pungli) terjadi, karena ada pihak-pihak tertentu yang memberikan peluang.

Sehingga, tekan Qomar siapa pun terduga pelaku pemalakan, entah sopir travel, pemandu wisata maupun oknum tertentu, harus diusut dan diproses hukum.

a�?Kalau ada kelalaian dari oknum petugas, maka segera dipecat. Jangan sampai gara-gara oknum itu, kasus yang sama justru terjadi lagi,a�? katanya.

Politisi Demokrat tersebut mengaku, tidak ingin mendengarlagi kasus-kasus yang merusak citra pariwisata Loteng. Untuk itulah, diperlukan pengawasan ketat dan melekat terhadap mereka yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kedua air terjun itu.

a�?Ini menjadi tugas Dinas Budpar,a�? katanya.

Hal senada dikatakan ketua PHRI Loteng Lalu Fathurrahman. Dia menyarankan, agar pemerintah desa segera merevisi Perdes menyangkut nilai tarif biaya masuk dan parkir kendaraan, di area air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu.

Revisi, kata Fathurrahman tidak saja terkait dengan besaran biaya, melainkan kontribusi ke daerah, berupa pendapatan asli daerah. Karena selama ini, retribusi yang dihasilkan dari pengelolaan kedua air terjun itu, sepenuhnya diserahkan ke pemerintah desa.

a�?Sebaliknya, kalau tidak mau direvisi, maka pemerintah desa wajib mentaati asas hak dan kewajiban. Jangan terima retribusi saja, tapi tidak ada pembenahan fasilitas, sarana dan prasarana,a�? sindir pelaku pariwisata di Selong Belanak tersebut.

Ia menekankan, kendati obyek wisata yang dikelolanya ada di wilayah selatan Gumi Tatas Tuhu Trasna, tapi pihaknya berkepentingan dengan obyek wisata di Desa Aik Berik dan sekitarnya.

Karena selama ini, pihaknya tidak saja menggalakkan promosi destinasi wisata laut, melainkan diimbangi pula dengan destinasi wisata alam.

a�?Sehingga, kalau terjadi persoalan di wilayah utara, tentu berdampak juga ke wilayah selatan. Begitu pula sebaliknya. Ini yang perlu kita jaga bersama,a�? katanya.

Terhadap adanya pungutan biaya masuk sebesar Rp 50 ribu per orang, tambah Fathurrahman boleh-boleh saja dan tidak ada masalah.

Namun, harus diimbangi dengan pelayanan. Maksudnya, pengunjung mendapatkan apa, jika mengeluarkan biaya sebesar itu. a�?Mari kita majukan dunia pariwisata kita, dengan cara menjaga keamanan dan kenyamanan,a�? serunya.(dss/r3)

Berita Lainnya

Maulid, Momentum Jaga Persatuan Umat

Redaksi LombokPost

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost