Lombok Post
Headline Kriminal

SK Ali BD Gugur

post-ptun (3)
JALANI SIDANG : Penasihat hukum dari PT. Eco Solution Lombok (ESL), Ahmad Junaidi Siregar, John Siagian dan Staf Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTB, Yuni Hariadi (tergugat) dalam sidang gugatan penerbitan ijin yang dilayangkan PT.Lombok Saka dan PT. Palamarta Persada di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, kemarin (20/7).

MATARAM- Kisruh pencabutan ijin investasi A�PT. Lombok Saka dan PT. Palamarta Persada oleh Pemerintah Provinsi NTB di hutan lindung Sekaroh, Jerowaru Lombok Timur (Lotim) menemukan titik terang. Kedua perusahaan tersebut sudah melayangkan permohonan pencabutan gugatan ke Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, kedua perusahaan tersebut sudah Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur, Ali BD untuk berinvestasi di Hutan Sekaroh. Namun, ijin tersebut dibatalkan oleh SK Gubernur nomor 522.11-327 tahun 2015. Karena, ijin investasi dikawasan tersebut sudah dikantongi terlebih dahulu oleh PT. Eco Solution Lombok (ESL) (tergugat II Intervensi).

Sehingga, 2 April 2015 lalu, kedua perusahaan tersebut menggugat SK Gubernur yang membatalkan SK Bupati Lotim. Namun, dalam perjalanan persidangan, A�penggugat mencabut gugatannya.

Untuk itu, majelis hakim memanggil pihak penggugat dan tergugat untuk A�mendengarkan tanggapan penggugat terhadap pencabutan gugatan. Namun, dalam persidangan yang dijadwalkan kemarin (20/7), perwakilan dari pihak penggugat tersebut tidak hadir.

Meski demikian, majelis hakim, Firdaus Muslim, Sudarti Kadir dan Berdyan Shonata tetap melanjutkan persidangan. a�?Kami setuju dengan pencabutan yang dilakukan penggugat,a�? kata Staf Biro Hukum Pemprov NTB, Yuni Hariadi jawabnya di hadapan majelis hakim.

Ketika dikonfirmasi, Yuni juga mengatakan, dengan pencabutan gugatan, tentu secara hukum, SK Bupati Lotim tidak berlaku lagi. Artinya, seluruh ijin investasi dikawasan tersebut akan disahkan oleh Pemprov.

a�?Dari aspek yuridis, pembatalan SK Bupati Lotim itu dibenarkan menurut hukum,a�? jelasnya.

a�?Meskipun hasilnya nanti akan dibacakan pekan depan,a�? lanjutnya.

Atas dasar itu Yuni menyimpulkan, Dari aspek hukum administrasi negara bahwa keputusan gubernur itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun, Pemkab Lotim tetap mengeluarkan ijin.

a�?Ijin pemkab terhadap penerbitan ijin pada kedua perusahaan itu sudah tidak berlaku lagi,a�? ujarnya.

Sementara itu, penasihat hukum tergugat II intervensi , Ahmad Junaidi Siregar menjelaskan, penggugat sebenarnya tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Sehingga mencabut gugatannya.

a�?Pada agenda sidang yang lain, pihak penggugat juga sering tidak hadir. Sehingga, menghambat proses peradilan,a�? ujarnya. A�Junaidi mengungkapkan, penetapan pencabutan gugatan itu akan dibacakan pekan depan, Rabu (27/7). (arl/r3)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Buron Pembegalan Wisatawan Tertangkap di Sekotong

Redaksi LombokPost

Lagi, Pelajar di Lombok Tengah Terseret Kasus Narkoba

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Ombudsman RI Pantau Kasus Buku Kemenag

Redaksi LombokPost

Dana Rehabilitasi Sekolah Melonjak Rp 1,2 Miliar

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost