Lombok Post
Headline Metropolis

Kanwil DJP Nusra Sosialisasikan Tax Amnesty

POSE: Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno (duduk empat dari kiri) pose bersama jajaran pegawai Kanwil DJP Nusra dan awak media di kantornya kemarin (21/7).

MATARAMA�- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) menyosialisasikan program Tax Amnesty di kantornya kemarin (21/7).

Sosialisasi untuk menyebarluaskan informasi tentang pengampunan pajak kepada masyarakat luas. a�?Tema amnesti pajak kali ini ungkap, tebus, lega,a�? kata Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno kepada para wak media yang hadir saat sosialisasi.

Kegiatan ini dibarengi juga dengan agenda Tax Gathering Media. Suparno mengatakan, sosialisasi terus digencarkan kanwil ke seluruh wilayah kerjanya dan menyasar langsung ke wajib pajak.

a�?Media menjadi salah satu perpanjangan tangan DJP untuk menyampaikan ke masyarakat,a�? kata dia.

Ia menjelaskan, amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak. Program ini meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT.

Pengampunan pajak dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Uang tebusan berupa tarif dikali harta bersih.

Khusus Nusa Tenggara hasil tax amnesty melihat potensi yang ada diperkirakan akan mencapai Rp 200 miliar. Ini bisa didapatkan dari sektor dominan perpajakan di Nusra.

Di antaranya belanja pemerintah, jasa keuangan dan asuransi, konstruksi, perdagangan, pertambangan, pergudangan dan transportasi, serta pariwisata.

a�?Sejauh ini di NTB atau NTT belum ada yang mengajukan. Tapi sudah ada wajib pajak yang konsultasi intens ke kami,a�? jelasnya.

Dikatakan, amnesti pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi dalam tiga periode. Periode pertama dari tanggal diundangkan sampai 30 September 2016.

Periode kedua dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Periode ketiga dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Suparno memaparkan kebijakan pengampunan pajak ini adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan menyembunyikan kekayaan di luar negeri.

Ini karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Kebijakan ini tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan kebijakan amnesti pajak tidak akan diberikan lagi.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain. Seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Baik itu Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan.

a�?Sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini,a�? terangnya.

Menurutnya, ikut serta dalam amnesti pajak membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta. Antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Dimana ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. a�?Tentunya meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan,a�? tegasnya.

Pengajuan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri dengan membawa surat pernyataan.

Kantor Pelayanan menjadi tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan. Surat pernyataan atau berkas yang diperlukan bukti pembayaran uang tebusan.

Bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang serta dokumen pendukung.

Disiapkan pula bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.

Juga fotokopi SPT PPh terakhir. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu tiga tahun. a�?Ini terhitung sejak dialihkan dana harta yang dimiliki wajib pajak bila akan melaksanakan repatriasi,a�? ujarnya.

Wajib pajak perlu melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar NKRI paling singkat selama jangka waktu tiga tahun. Ini terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan bila akan melaksanakan deklarasi. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM.

Selanjutnya wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan amnesti pajak melalui surat pernyataan. Termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.

Wajib pajak juga menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan menteri keuangan. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja. Surat ini terhitung sejak tanggal diterima surat pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak.

Dalam hal jangka waktu sepuluh hari kerja menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan surat keterangan maka surat pernyataan dianggap diterima.

Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu terhitung sejak UU ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

a�?Dimana surat pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan sebelumnya dikeluarkan,a�? tambahnya.

Fasilitas Amnesti PajakA�yang akan didapat oleh wajib pajak yang ikuti program ini penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan.

Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Harta yang direpatriasiA�wajib dinvestasikan ke Indonesia dalam bentuk surat berharga NKRI, obligasi BUMN, obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Selain itu juga untuk investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah dan/atau bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (nur/adv/r10)

Berita Lainnya

Taksi Online Jangan Parkir Sembarangan!

Redaksi LombokPost

Bantuan Jadup Urung Disalurkan

Redaksi LombokPost

Pajak Panelnya Dihapus Dong!

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost