Lombok Post
Headline Metropolis

Pusat Harus Diberi Dukungan

MATARAM – Dukungan pemerintah pusat sangat diharapkan untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi NTB yang masih tinggi. Dukungan ini juga berupa kebijakan yang benar-benar memihak kepada rakyat di bawah.

a�?Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat justru menyengsarakan yang di bawah,a�? kata Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi.

TGB menjelaskan, struktur kemiskinan di NTB terdiri dari tiga katagori masyarakat. Yakni, masyarakat pesisir, masyarakat di sekitar hutan, dan masyarakat miskin di wilayah perkotaan. Dari tiga katagori tersebut, mereka adalah masyarakat yang berada di sumber kemakmuran dengan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mendukung penuh terwujudnya kemakmuran tersebut.

Namun, yang terjadi keraplah tidak demikian. Gubernur mengkritisi beberapa kebijakan pusat yang justru tidak berpihak pada kelompok masyarakat yang rawan masuk katagori miskin. Misalnya saja, Peraturan Menteri (Permen) Susi yang melarang penangkapan benih lobster oleh nelayan.

Di samping itu, TGB juga mengharapkan pemerintah pusat lebih hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan impor terhadap hasil pertanian. Apalagi, mengingat 50 persen dari penduduk NTB bergantung hidup di sektor pertanian. Sehingga, adanya kebijakan impor produksi pertanian akan sangat dirasakan dampaknya bagi kesejahteraan petani di daerah.

a�?Boleh saja impor tetapi harus dipastikan dulu produksi lokal kita sudah terserap semua,a�? kata TGB.

Kedepannya, TGB juga berharap pemerintah pusat bisa memfasilitasi penelitian-penelitian yang berhubungan dengan sektor pertanian. Menurutnya, masih jarang penelitian yang fokus pada upaya pengembangan sektor pertanian.

a�?Perlu berbagai langkah inovasi di sektor pertanian agar bisa berkembang dan kita berharap pemerintah pusat juga mendukung adanya penelitian-penelitian di sektor ini,a�? katanya.

Sementara, terkait isu kemiskinan di NTB sendiri Sekda NTB H. Rosiady Sayuti pun angkat bicara. Menurutnya, terobosan yang perlu dilakukan daerah kedepannya adalah dengan memperbanyak lapangan pekerjan.

a�?Perlu dipastikan bagaimana lapangan kerja menjamin kesinambungan kerja. Kan banyak lapangan kerja saat ini sifatnya temporer,a�? kata Rosiady.

Menurutnya, kedepan, perlu didorong penambahan jumlah lapangan kerja yang tersetruktur dan bisa menjamin penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. a�?Basis kita pariwisata, kita harapkan dengan dorongan pembangunan hotel, kuliner restauran tentu akan menambah jumlah lapangan kerja yang berkesinambungan,a�? kata mantan Kadis Dikpora NTB itu.

Di sisi lain, ia menampik anggapan beberapa pihak yang menyebut sejumlah program unggulan NTB saat ini belum memberi pengaruh signifikan terhadap upaya penurunan kemiskinan. a�?Program unggulan pasti memberi pengaruh signifikan. Misalnya, BSS dan Pijar itu besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,a�? tegasnya.

Meski demikian, diakui, berbagai program unggulan itu masih perlu direvitalisasi kembali agar benar-benar membantu pencapaian target penurunan angka kemiskinan dua persen per tahun. a�?Tahun 2017 nanti akan direvitalisasi,a�? janjinya. (uki/r9)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost