Lombok Post
Selong

Dewan: Pemakzulan Bupati Lotim Tergantung Pusat

Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) HM Khairul Rizal

SELONG – Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) HM Khairul Rizal berpandangan Pemerintah Pusat bisa langsung melakukan pemberhentian Bupati Lotim HM Ali Bin Dachlan.

Proses itu tanpa harus melalui proses politik di DPRD Lotim, pusat memiliki kewenangan tersebut.

a�?Pimpinan dewan berharap secepatnya ada keputusan yang tegas dari pusat,a�? ujarnya.

Pernyataan ini dikeluarkan menanggapi polemik pemanfaatan Hutan Lindung Sekaroh.

Diberitakan sebelumnya bupati mencabut izin PT ESL untuk berinvestasi di sana.

Bupati lantas memberi izin baru pada tiga perusahaan lain, PT Lombok Saka, Tanah Hufa, dan Palamarta Persada.DPRD Lotim berharap pelaksanaan investasi pemanfaatan kawasan segera menemui titik terang dan kepastian.

Pasalnya itu bisa memberi dampak positif yang signifikat pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

a�?Kepastian berinvestasi dan keamanan investor sangat dibutuhkan,a�? tegasnya.

Terhadap tudingan kalau dewan bersikap apatis dan cendering diam dalam permasalah itu dibantahnya.

Adanya pandangan dan desakan dewan segera memanggil bupati untuk mendengar jawaban menggunakan hak interpelasi hingga kini belum bisa dilakukan.

Itu karena hak interpelasi atau meminta keterangan bupati mengenai kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas harus diusulkan sekurang-kurangnya tujuh anggota dewan dan lebih dari satu fraksi.a�?Hingga kini belum ada yang mengajukan,a�? ujarnya.

Dia juga mengomentari pendapat Pakar Hukum Tata Negara Prof Galang Asmara yang mengatakan bupati melanggar UU dan sumpah jabatan.

Menurutnya pusat bisa menilai atau menyatakan bupati atau wakilnya melanggar sumpah jabatanA� sebagaimanaA� UU 23/2014.

Bila DPRD Lotim tak menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat, pemerintah pusat tetap dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap bupati.

Hasilnya lantas disampaikan ke Mahkamah Agung untuk diputuskan tentang pelanggaran yang dilakukan.

a�?Bila MA memutuskan ada pelanggaran, pusat dapat langsung memberhentikan bupati,a�? pendapatnya.

Pernyataan ketua dewan itu bertolak belakang dengan salah seorang wakilnya yang juga menjadi unsur pimpinan di DPRD Lotim H Ridwan Bajeri.

Dalam kasus Sekaroh ia menilai bupati memiliki dasar yang juga kuat.a�?Ingat ada otonomi daerah,a�? tegasnya.

Tanpa bermaksud membela bupati, ia mengatakan otonomi memberikan kewenangan kepala daerah mengatur wilayahnya. Jika semua harus berpatokan pada pusat, ia lantas mempertanyakan esensi dari semangat desentralisasi dalam otonomi daerah.

a�?Kalau begini hapus saja otonomi itu,a�? ujarnya dalam sebuah wawancara.

Menurut politisi PAN itu, solusi terbaik kini adalah duduk bersama mencari jalan keluar.

Dengan mengendurkan urat syaraf yang kadung menegang dan mendorong adanya titik temu, ia meyakini ada jalan keluar yang bisa diperoleh. (yuk/r3)

Berita Lainnya

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

Ditilang, Siswa Madrasah Nangis Minta Pulang

Redaksi LombokPost

SKD Selesai, Banyak Formasi CPNS Lowong

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost