Lombok Post
Headline Politika

Fraksi PDIP Belum Setuju

BELUM SETUJU: Dari kiri; Made Slamet, Firman, Raden Nuna Abriadi, dan Ruslan Turmuzi saat menyampaikan keterangan pers terkait pelepasan saham PT DMB di Ruang Rapat Rinjani Kantor DPRD NTB, kemarin (22/7).

MATARAM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB tetap pada sikapnya mempertanyakan penjualan 6 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Terutama saham milik tiga pemda di NTB. Bahkan, PDIP menyatakan tidak pernah mengakui adanya persetujuan pimpinan fraksi terhadap penjualan saham tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP Raden Nuna Abriadi dan tiga anggota fraksinya kepada wartawan, kemarin (22/7). Menurut dia, ada sejumlah persoalan yang perlu disoroti terkait pelepasan 6 persen saham miliki tiga pemda tersebut.

a�?Pertama perlu dilakukan audit khusus terkait dividen saham NNT dari Multi Daerah Bersaing (MDB) ke PT Daerah Maju Bersaing (DMB),” ungkapnya.

Dikatakan, persoalan itu harus jelas mengingat PT DMB mengaku hanya menerima advance dividen sebesar USD 4 juta pada 2010.

Padahal, kata Raden Nuna saat itu PT MDB menerima dari PT NNT sebesar USD 146 juta.Berikutnya pada 2011 juga menerima USD 40 juta.

a�?Ini dulu yang harus jelas apakah memang benar PT MDB belum memberikan kepada DMB. Kalau belum ya harus ditagih, tapi kalau sudah, siapa penerimanya,a�? tanyanya.

Audit khusus tersebut pun berlaku jika ternyata ada kelebihan pembayaran yang diakui PT MDB kepada PT DMB. Dengan begitu, menurut dia pelepasan 6 persen saham tersebut masih bisa ditunda bahkan tidak perlu dilepas.

Terutama jika nantinya Pemprov NTB melalui PT DMB memperoleh keuntungan dari deviden saham PT NNT itu.

Terpisah,Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ruslan Turmuzi juga mempertanyakan mekanisme yang dilakukan di tingkat DPRD NTB menyangkut keputusan pelepasan saham itu.

Menurut dia, mengacu pada tata tertib DPRD NTB, segala keputusan harus melalui rapat paripurna.

a�?Itulah yang menyebabkan hingga kini Fraksi PDIP belum menandatangani kesepakatan terkait pelepasan saham tersebut,a�? paparnya

Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan nilai dari 6 persen saham milik tiga daerah. Diantaranya, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Pemprov NTB itu.

Dia mengimbau semua pihak untuk melihat kronologi perolehan saham tersebut. Baik sejak kemenangan RI dalam sidang arbitrase hingga proses divestasi saham.

Ruslan yang juga anggota Komisi IV DPRD NTB juga mendorong transparansi 7 persen saham yang ikut terjual. Terlebih 7 persen saham itu wajib didivestasikan.

a�?Itu lagi yang 7 persen harus jelas hak siapa, kok malah ikut terjual,a�? tegasnya.

Hingga saat ini sembilan dari 10 Fraksi di DPRD NTB sepakat melepas 6 persen saham tersebut. Pelepasan itu didasari atas usulan para pemegang saham yakni 40 persen Pemprov NTB, 40 persen Sumbawa Barat, dan 20 persen Kabupaten Sumbawa.

Rencana penjualan saham daerah itu merupakan hasil kajian matang yang melibatkan para pakar hukum dan ekonomi.

Banyak pertimbangan salah satunya aspek untung rugi jika saham itu dijual. Bahkan Pemprov NTB melalui gubernur meneruskan aspirasi itu ke DPRD NTB untuk meminta persetujuan. (tan/r9)

Berita Lainnya

22 Mei, NTB Kondusif!

Evi Buka Rahasia Foto Cantiknya

Laporan Farouk Kedaluarsa

BN KMA: Ini Kemenangan Rakyat!

Menelusuri Penyebaran Islam di Pulau Lombok dari Buku Karya Dr Jamaluddin (2)

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Jangan Terpengaruh Ajakan Rusuh

Ini Pesan DPW PKS NTB ke Johan dan SJP

Paloh Dorong Amin Jadi Dubes