Lombok Post
Headline Kriminal

Jaksa-Polisi Mulai Pelit Informasi

Kajati NTB Tedjolekmono

MATARAM – Presiden Jokowi melarang penegak untuk mengumbar perkara korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan. Kajati NTB Tedjolekmono memastikan tidak akan memberikan informasi jika perkara masih di tahap penyelidikan.

a�?Saya koreksi, Presiden tidak menginstruksikan menutup informasi. Ini persepsi teman-teman media,a�? katanya meluruskan pertanyaan salah seorang wartawan, kemarin.

Ia menegaskan, Presiden menyampaikan agar dalam menangani perkara tidak diekspose ke media. Khususnya perkara yang masih tahap pengumpulan data, keterangan, dan penyelidikan. Selama ini, lanjut dia, kejaksaan memberikan informasi terhadap perkara yang sedang diselidik. Tapi, setelah adanya instruksi Presiden, maka kejaksaan dilarang mengumbar penyelidikan suatu perkara.

a�?Kalau pun media tahu, silakan saja. Tapi bukan dari kami,a�? tegas dia.

Kajati tidak mempermasalahkan jika media mengutip sumber lain. Tapi, kejaksaan tidak akan pernah mempublis suatu perkara yang sedang diselidiki. Pesan Presiden itu, sambung dia, untuk menjaga asas praduga tak bersalah.

a�?Sumber informasi kan banyak, yang jelas bukan dari kami. Kami tak pernah berikan informasi (khusus kasus yang masih diselidiki),a�? ujarnya.

Menurut dia, asas praduga tak bersalah harus dijaga dan dihormati. Karena, kata dia, tidak semua perkara yang diselidiki akan bermuara ke pengadilan.

a�?Kalau di penyelidikan dipublikasi, itu menyangkut nama baik orang,a�? jelasnya.

Kalau dipublikasi ramai-ramai, kajati khawatir nantinya perkara tersebut tidak cukup bukti. Sehingga perkara tersebut dihentikan. Sementara, media telah memberitakan seseorang telah dipanggil dan diperiksa.

a�?Ini yang tidak diinginkan,a�? katanya.

Ia mempersilakan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media mengontrol kinerja kejaksaan. Pihaknya tidak pernah melarang siapapun mengawaasi kerja kejaksaan. Tapi, kata dia, harus dipahami juga kejaksaan tidak akan memberikan informasi berkaitan dengan penanganan perkara di tahap penyelidikan.

a�?Silakan kontrol,a�? tegasnya.

Sementara itu Kabag Penum Biro Penmas Div Humas Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan hal itu sama sekali tidak bertentangan dengan keterbukaan informasi. Karena, unsur sifat keterbukaan itu sudah diatur dalam peraturan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Menurutnya informasi penyidikan itu dapat dibuka apabila dimohonkan kepada pihak kepolisian. Namun, permohonan itu harus dilakukan uji kompetensi terlebih dahulu. Apakah permohonan itu untuk kepentingan umum atau tidak.

A�a�?Instruksi presiden itu sejalan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,a�? jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto juga menegaskan kasus korupsi yang masih dalam proses penyelidikan tidak boleh dibeberkan. Karena untuk memperlancar proses penanganan kasus.

Sehingga lanjutnya, ketika pihaknya nanti ditanyakan terkait dengan masalah korupsi, ia hanya akan menjawab seadanya.
a�?Saya akan jawab masih lidik dan masih lidik.A� Itu saja,a�? ucapnya.

Heri menjelaskan, instruksi presiden itu sebenarnya untuk menunjang prosesA� proses penanganan korupsi. Agar, substansi kerahasiaan dalam proses penyelidikan bisa terjaga. (jlo/arl/r3)

Berita Lainnya

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost