Lombok Post
Headline Selong

Ombudsman NTB Ancam Pidanakan Dikpora Lotim

Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim

SELONG – Ombudsman NTB mengancam akan mempidanakan Dinas Dikpora Lombok Timur (Lotim). Keluarnya Surat Edaran bernomor 241/048/DIK.III/2016 yang ditandatangani Kadis Dikpora L Suandi menjadi penyebabnya.

a�?Surat itu membolehkan SMA negeri dan swasta sederajat meminta partisipasi masyarakat,a�? kata Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim, kemarin.

Kepada Lombok Post ia menjelaskan surat tersebut dijadikan dasar para kepala sekolah menarik sumbangan.

Salah satu poin krusial dalam surat itu adalah, adanya sumbangan pengembangan institusi Rp 750 ribu hingga dua juta rupiah. Ada juga biaya bulanan Rp 70-125 ribu untuk SMA dan Rp 70-150 ribu untuk SMK.

a�?Semua bergantung kebutuhan yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disepakati,a�? sambungnya.Persoalannya adalah, kepala dinas tak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi pungutan di sekolah.

Ombudsman NTB berpandangan aturan hukum ketatanegaraan menerangkan kewenangan negara memungut iuran tertentu hanya oleh pejabat tertentu, dalam hal ini bupati mewakili negara.

a�?Kadis sudah melampaui kewenangannya,a�? tegasnya.

Padahal menurutnya dalam peraturan pemerintah nomor 17/2010, kepala sekolah dan pihak komite dilarang melakukan sejumlah hal mulai dari menjual buku, melakukan pungutan biaya bimbel dan lainnya. a�?Hari ini juga kami surati bupati,a�? ujarnya.

Intinya meminta bupati memerintahkan kadis mencabut surat yang kadung dikeluarkan sejak 20 Juni tersebut. Jika tidak, langkah mempidanakan Dikpora Lotim dan pihak terkait lainnya akan diambil. Dalam hal ini ia menilai, telah terjadi pungutan liar terindikasi korupsi. a�?Kami akan lapor polisi,a�? ancamnya.

Terkait apa yang terjadi di SMAN 2 Aikmel, ia mengatakan wajar dan mendukung langkah komite mempertanyakan dasar pemungutan.

Menurutnya kendati baru sedikit sekolah yang bergejolak, pungutan tersebut merata dilakukan di hampir seluruh SMA sederajat di Gumi Selaparang. Ditanya mengenai UU Sisdiknas yang memberi ruang masyarakat berpartisipasi, ia tak menampiknya.

Namun menurut Adhar, ada cara dan aturan yang harus ditaati. Misalnya tak boleh bersifat memaksa dengan menentukan besaran sumbangan.

a�?Dalam kasus Lotim, suratnya saja sudah salah, implementasi juga pasti salah,a�? klaimnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Dikpora Lotim L Suandi menerangkan langkah yang diambil justru untuk mencegah pungutan menjadi liar.

Jika tak dilakukan pengaturan, dalam hal ini menentukan batasan pungutan, ia khawatir yang dibebankan pada orang tua jauh lebih tinggi dari saat ini.a�?Makanya kami beri ruang untuk berpartisipasi,a�? jelasnya.

Dia menambahkan, standar pembiayaan pertahun perorang untuk SMA sederajat Rp 4,8 juta. sementara kemampuan pemerintah dalam BOS hanya Rp 1,4 juta saja.

Selisih itulah yang menurutnya menjadi ruang masyarakat berpartisipasi membantu. Dengan catatan semua berdasar kebutuhan sesungguhnya dalam RAPBS.

Terkait anggapan Ombudsman NTB yang mengatakan langkahnya keliru, ia mengatakan tak menutup ruang untuk meninjau kembali. Diakui mantan Kadis Hubkominfo ini, dia tidak berkomunikasi dengan bupati saat menerbitkan surat tersebut.

Namun surat kali ini bukanlah yang pertama. Layaknya sebuah rutinitas, sejak zaman sebelum dirinya hal ini biasa dilakukan.

a�?Kalau tak dibatasi akan macam-macam, makanya harus dikendalikan,a�? ujarnya menjelaskan maksud surat tersebut.
Khusus di SMAN Dua Aikmel, pantauannya menunjukkan proses belajar mengajar sudah kembali normal.

Kendati penyegelan terhadap ruang kepala sekolah belum dibuka, namun semua telah kembali seperti sedia kala. (yuk/r3)

Berita Lainnya

2.368 Formasi CPNS Bakal Lowong

Redaksi Lombok Post

EMAS HITAM DARI NTB

Redaksi Lombok Post

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost