Lombok Post
Metropolis

Jangan hanya “Bersih-Bersih” Sesaat

Kasat Pol PP NTB Dirjaharta.

MATARAM – Pemerintah diharapkan lebih tegas menyikapi masih maraknya praktik asusila yang terjadi di sejumlah hotel melati. a�?Bersih-bersiha�? atau penertiban penyakit masyarakat tersebut, diharapkan, tidak hanya sesaat atau pada momen-momen tertentu. Akan tetapi harus benar-benar diberantas sampai ke akar-akarnya.

a�?Untuk berantas sampai ke akarnya, pengelola penginapan juga perlu disanksi biar tidak terus terulang,a�? kata Kasat Pol PP NTB Dirjaharta.

DIberitakan sebelumnya, sejumlah pelajar SMA, mahasiswi, pegawai negeri sipil, dosen hingga oknum kepala desa terjaring dalam razia penyakit masyarakat yang dilakukan Satpol PP NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di sejumlah home stay di wilayah Suranadi dan Lingsar. Razia tersebut dilakukan untuk menjaga marwah NTB menjelang pelaksanaan MTQ tingkat nasional XXVI.

Diakui Dirjaharta, bukanlah kali pertama pasangan bukan muhrim kedapatan berbuat mesum di sejumlah hotel di wilayah Suranadi dan Lingsar. Pada beberapa kali razia yang digelar sebelumnya, jumlah pasangan mesum yang terjaring pun tak sedikit.

Untuk memberikan efek jera, Dirjaharta menekankan perlunya pemberian sanksi kepada pengelola hotel melati yang membiarkan pasangan non muhrim dalam satu kamar. Terkait pemberian sanksi tersebut, Dirjaharta menekankan bahwa itu adalah hak dari pemerintah kabupaten/kota selaku pemberi izin. a�?Perlu memang diberi sanksi pengelola hotelnya tetapi itu kewenanganya oleh pemerintah kabupaten/kota. Kita hanya bisa menyarankan,a�? imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Dirjaharta, pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan dengan kabupaten/kota. Hasil razia akhir pekan lalu, akan dilaporkan pula ke bupati/wali kota terkait agar bisa menjadi atensi dan menjadi dasar untuk pemberian sanksi kepada hotel esek-esek.

Diakui, praktik mesum di sejumlah hotel melati itu sudah sangat meresahkan masyarakat. Apalagi, pelakunya tidak saja masyarakat umum melainkan juga, pelajar, PNS, dosen, hingga oknum kepala desa. a�?Besok (hari ini), kita juga akan laporkan hasil razia ini kepada Dikpora, BKD, dan bupati/wali kota mengingat ada pelajar, PNS, hingga kepala desa yang juga ikut terjaring,a�? pungkasnya. (uki/r9)

Berita Lainnya

Dewan: Pol PP Jangan Takut!

Redaksi LombokPost

Maret, PNS Baru Mulai Bekerja

Redaksi LombokPost

Pengangkatan P3K Menunggu Juknis

Redaksi LombokPost

Kadishub Baru Diminta Selesaikan Masalah Parkir

Redaksi LombokPost

Mataram Butuh Rp 60 M Lagi

Redaksi LombokPost

Sistem Pendidikan Sudah Kuno?

Redaksi LombokPost

Dewan Goyang PDAM Lagi

Redaksi LombokPost

Irwan Digeser, Mahmmudin Jabat Asisten II

Redaksi LombokPost

Bayar Upeti, PKL Dilindungi

Redaksi LombokPost