Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

Pemprov Cabut Enam IUP

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Muhammad Husni

MATARAM – Sebanyak enam pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi NTB diwajibkan untuk segera menghentikan kegiatan eksplorasi. Izin keenam perusahaan tambang tersebut akan dicabut.

a�?Tiga perusahaan diusulkan pengakhiran dan tiga perusahaan diusulkan pencabutan IUP, semuanya perusahaan tambang mineral logam yang masih dalam tahap eksplorasi,a�? kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Muhammad Husni.

Menurut Husni, usulan pencabutan dan pengakhiran aktivitas keenam perusahaan pemegang IUP tersebut sudah diserahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB.

Alasannya, mereka tidak melaksanakan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dijelaskan, di dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan, IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun.

UU Minerba juga memerintahkan pengakhiran IUP jika perusahaan tambang tidak mengajukan permohonan peningkatan atau perpanjang tahap kegiatan setelah habis jangka waktu IUP eksplorasi.

“UU juga memberi kewenangan kepada menteri hingga gubernur melakukan pencabutan dan pengakhiran IUP, dan perusahaan tambang wajib menyerahkan semua data hasil eksplorasi yang diperolehnya kepada pemerintah,” jelas Husni.

Sebanyak enam perusahaan tambang tersebut merupakan bagian dari 30 perusahaan tambang pemegang IUP eksplorasi di NTB.

Seluruh perusahaan tersebut masuk katagori penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Sehingga IUP mereka sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bersamaan dengan diberlakukannya UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan melakukan pencabutan dan pengakhiran IUP menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk saat ini.

“Kalau perusahaan tambang pemegang IUP katagori penanaman modal asing (PMA), kewenangan pencabutan dan pengakhiran ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” pungkasnya. (uki/r9)

Berita Lainnya

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Waspada Calo PNS !

Redaksi LombokPost

Sosialisasikan Migrasi Aman Dengan Drama Rudat

Redaksi LombokPost

Sukiman Ungkap Kekecawaan di Hari Pahlawan

Redaksi LombokPost

Bank Mandiri-Hiswana Migas-Pertamina Jalin Kerjasama

Redaksi Lombok Post

Baru Satu Kabupaten Ajukan UMK

Redaksi LombokPost