Lombok Post
Headline Metropolis

Siap-Siap Lepas Jabatan

Ketua BKD Abdul Hakim.

MATARAM – Ini adalah minggu terakhir bagi pejabat di lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) NTB untuk segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mereka yang masih belum melaksanakan kewajibannya, hanya diberi tenggat waktu hingga hari Jumat mendatang.

a�?Tidak akan ada perpanjangan waktu lagi. Pokoknya deadline sesuai kesepakatan itu yakni tanggal 29 Juli,a�? tegas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Abdul Hakim.

Diketahui, terdapat total 1.474 pejabat lingkup Pemprov NTB yang wajib menyetorkan LHKPN. Namun, ratusan diantaranya disinyalir masih mengabaikan kewajibannya tersebut.

a�?Jumlah pastinya yang belum setor LHKPN tidak persis ingat, tetapi yang jelas masih ada,a�? kata Hakim.

Padahal, kepala daerah sendiri sudah secara langsung mengingatkan para pejabat terkait konsekuensi jika mengabaikan penyetoran LHKPN tersebut. Sebagaimana disampaikan Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi maupun Wakil Gubernur Muhammad Amin dalam beberapa kesempatan, pejabat yang belum menyetorkan LHKPN harus siap kehilangan jabatannya.

a�?Itu jelas bukan sekadar ancaman karena penyetoran LHKPN ini bagian penting dari wujud kepatuhan terhadap negaran dan upaya untuk menghindari terjadinya korupsi,a�? tutur Hakim.

Di sisi lain, harus diakui, gertakan gubernur untuk mencopot jabatan pegawai yang lalai atas kewajibannya itu tidak serta merta menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian PNS. Menurut Hakim, memang ada beberapa pejabat yang sengaja tak menyetorkan LHKPN karena tak menghendaki ditempatkan pada jabatannya saat ini.

a�?Tidak hanya terancam dicopot dari jabatan, mereka yang tidak menyetorkan LHKPN juga akan terhambat promosinya,a�? kata Hakim.

Ia mengingatkan, beberapa calon pendaftar untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan eselon II di lingkup Pemprov NTB pun ada yang terhenti langkahnya karena tak lulus administrasi. Alasannya, dalam berkas administrasi tersebut mereka tidak melengkapi dengan berkas LHKPN. Untuk itulah, Hakim mengingatkan pentingnya bagi para pejabat untuk melakukan kewajibannya menyetor LHKPN.

a�?Deadline sudah semakin mepet jadi segera laksanakan kewajibannya sebelum dikenakan sanksi,a�? tegas Hakim. (uki/r9)

Berita Lainnya

Belum Satu pun Rumah Tahan Gempa yang Terbangun

Redaksi LombokPost

BPBD Tunggu Perintah Perkim

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Sudah Lama Ambles, tapi Dicuekin!

Redaksi LombokPost

Anak Muda sampai Pengusaha Berebut Buat Karikatur

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

169 Formasi Gagal Terisi

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost