Lombok Post
Bima - Dompu Headline

TNI Jadikan Bima Sampel Penelitian Terorisme

BERSAMA: Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aris Saputra menikmati makan malam bersama Kapolres Bima Kota AKBP Ahmad Nurman Ismail dan Dandim 1608 Bima Letkol Arh Edy Nugroho di Kota Bima, Jumat (22/7).

KOTA BIMA – DPR RI saat ini masih sibuk menggodok rancangan Undang-undang (RUU) tindak pidana kejahatan terorisme. Penggodokan itu sudah sampai pada tahap penelitian dan pengambilan data.

Salah satu daerah yang menjadi sampel penelitian yakni Bima. Kepastian itu diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aris Saputra.

a�?Bima kami jadikan sampel penelitian. Ini bukan berarti Bima sebagai sarang teroris,a�? katanya, Jumat (22/7) malam.

Penelitian ini untuk melihat berbagai aspek. Diantaranya budaya, karakteristik warga, geografis, dan lainnya.

Menurut dia, penelitian ini A�bukan hanya untuk memperkuat RUU tersebut. A�Juga untuk mengetahui penyebab terjadinya teroris, dan bagaimana penanganan yang diambil.

a�?Kami ingin melihat lebih dekat kenapa beberapa orang Bima terlibat jaringan teroris. Karena sudah beberapa kali dilakukan penangkapan pelaku teroris yang berasal dari Bima,a�? aku mantan Pangdam IX/Udayana ini saat ditemui di pemandian Bima Tirta.

Selain Bima, pansus memilih Poso juga sebagai lokasi penelitian. Begitu juga dengan Solo yang sudah beberapa kali dilakukan penangkapan teroris.

a�?Kami meneliti beberapa daerah lain di Indonesia,a�? tegas politisi Nasdem ini.

Ia mengaku, saat ini pansus sudah sampai pada tahapan pengambilan sampel, untuk menyempurnakan rancangan peraturan tersebut.

Dalam peratuan tersebut ada banyak poin yang berubah. Salah satunya penanganan tindak pidana terorisme.

UU sebelumnya, lanjut dia, aturan berlaku ketika terjadi tindak pidana terorisme. Seperti pengeboman, penembakan, dan aksi radikal lain. Namun dalam RUU ini diatur jika penindakan bisa dilakukan sebelum ada kejadian.

a�?Ada upaya pendekatan hingga penindakan,a�? jelasnya.

Anggota DPR RI ini mencontohkan, beberapa warga yang tiba-tiba masuk ke perkampungan, pihak RT maupun RW bisa langsung mendata. Bila ada kecurigaan, langsung dilaporkan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disamping itu, dalam aturan tersebut TNI juga akan dilibatkan dalam penindakan terorisme. Ini dimaksudkan supaya lebih banyak pihak yang bergerak dalam menanggulangi terorisme.

a�?Meski begitu, keterlibatan TNI akan dibarengi dengan aturan pendukung. Supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam penanganan terorisme,a�? sebutnya.

Mantan jenderal bintang dua ini menambahkan, dalam aturan ini juga akan diatur soal ganti rugi bagi korban dan pelaku. Tidak hanya itu, rehabilitasi juga diatur.

a�?Jadi akan jelas anggaran soal penanganan terorisme,a�? pungkasnya. (nk/r1)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Target Diprediksi Meleset!

Redaksi LombokPost

Jembatan Sungai Jangkuk Longsor!

Redaksi LombokPost