Kriminal

Warga Serage Unjukrasa di Kejati NTB

MATARAM – Puluhan warga Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah mempertanyakan penghentian kasus dugaan korupsi pembagian sapi yang mengalir ke desa tersebut. Sebelumnya, mereka mendapatkan bantuan Bansos berupa sapi ke desanya tahun 2012 lalu melalui Dinas Peternakan.

Namun, sapi tersebut diduga tak tepat sasaran. Sehingga, pada tahun 2013, sekelompok warga melayangkan laporan ke Kejari Praya. Sebelumnya, kasus tersebut sudah dinaikkan status hukumnya ke penyidikan. Namun, pada tahun 2016, Kejari Praya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

a�?Penghentian kasus ini yang saya tanyakan ke Kejati NTB,a�? kata Korlap demo Agus Munadi, saat ditemui setelah hearing dengan di Aula Kejati NTB, kemarin (25/7).

Mantan Bendahara Desa ini mempertanyakan alasan kejaksaan menghentikan kasus tersebut. Karena ia merasa laporan yang dilayangkan itu sudah sesuai dengan data dan fakta di lapangan.

a�?Faktualnya sudah jelas. Warga yang tercantum dalam surat penerimaan bansos itu sama sekali tidak menerima bantuan,a�? ujarnya.

Sementara itu, Agus yang menjadi pelapor, mengaku sama sekali tidak diberikan secara mendetail alasan dihentikannya kasus tersebut. Ia mengaku hanya diberitahukan melalui SMS yang substansinya hanya pemberitahuan.

a�?Seharusnya saya yang sebagai pelapor harus mengetahui dengan jelas alasan dihentikannya,a�? protesnya.
Agus menjelaskan, semenjak Agus mengetahui pemberitahuan pemberhentian kasus tersebut, ia langsung datang menanyakan alasan ke Kejari Praya. Namun, ia hanya dijanjikan pertemuan saja.

a�?Besok, besok dan besok saja saya dijawab oleh kejaksaan,a�? keluhnya dihadapan pihak kejaksaan yang menemuinya.
Agus berjanji tetap akan mengawasi kasus tersebut. Jika memang kejaksaan mengaku tidak menemukan unsur melawan hukumnya, pihaknya akan membantu untuk menemukan bukti itu.

a�?Rakyat kami siap menjadi saksi. Jika memang dibutuhkan. Agar bukti lebih kuat,a�? ucapnya.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati NTB I Made Sutapa yang menemui warga menerangkan pihaknya sama sekali belum mengetahui secara persis penanganan kasus tersebut. Hanya saja, dirinya sudah menghubungi Kejari Praya untuk membenarkan kasus tersebut.

a�?Ya memang benar kasus itu sudah dihentikan,a�? jelasnya dihadapan perwakilan warga saat ditemui di Aula Kejati NTB.

Sutapa menjelaskan, untuk menghentikan sebuah kasus, kejaksaan sudah memiliki pertimbangan hukum. Untuk itu, alasan pertimbangan hukum harus berdasarkan atas KUHAP dan undang-undang.

a�?Hanya saja, saya disini tidak bisa menjelaskan secara detail alasan itu,a�? ujarnya.

Namun, lanjutnya pihaknya berjanji akan membantu mengkomunikasikan keluhan warga ke Kejari Praya. Langkah itu untuk memperjelas kembali alasan SP3 yang dikeluarkan.

a�?Nanti saya akan tulis keluhannya dan saya akan laporkan ke Kajati dengan tembusan Kajari Praya,a�? janjinya.
Sutapa menyarankan, bagi warga yang ingin mempertanyakan pemberhentian kasus, diharapkan untuk bersurat ke kejaksaan. Agar kejaksaan juga menerima keluhan dan pertimbangan alasan dihentikannya kasus tersebut dapat dijelaskan secara rinci.

a�?Minta langsung ke kejaksaan untuk dilakukan hearing,a�? pungkasnya. (arl/r3)

Related posts

KPK Incar Dua Proyek PLN di NTB

Redaksi Lombok post

Jaksa Periksa Kepala Bappeda KSB

Redaksi Lombok post

Jatah Petani Rentan Dikorupsi

Redaksi Lombok Post