Lombok Post
Praya

Dewan Sarankan Dikelola Pihak Ketiga

Wakil Ketua DPRD Loteng Muhammad Nasib

Dewan menyarankan, jika Pemkab Lombok Tengah (Loteng), tidak mampu mengelola wisata di wilayah utara, maka sebaiknya diserahkan ke pihak ketiga saja.

***

SELAMA ini, pengelolaan wisata di wilayah utara, didominasi unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa setempat. Hal itu membuat, wisata di sepanjang kaki Gunung Rinjani tersebut, terkesanA� jalan ditempat, baik fisik maupun non fisik.

Secara fisik, beberapa fasilitas kamar mandinya saja bisa dikatakan tidak layak, temboknya mulai kropos, tinggal menunggu waktu akan roboh. Belum lagi, berugak yang disediakan pengelola seadanya dan sarana prasarana lainnya. Potret semacam itu pun bisa dijumpai di pemandian Aik Buka atau air terjung Benang Stokel dan Benang Kelambu.

Padahal, setiap pengunjung ke wisata wilayah utara tersebut, mengeluarkan biaya karcis masuk dan parkir, sesuai tarif yang sudah disediakan. Itu pun, seluruh biaya yang dikeluarkan tersebut, tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik yang diambil Dispenda, Dinas Budpar maupun Dinas Hubkominfo.

Lalu, kemana anggaran itu mengalir.? Ternyata, anggaran itu semua diambil dan dikelola sepenuhnya, oleh pemerintah desa. Dinas Budpar memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada mereka, untuk mengelola sumberdaya alam tersebut. Hanya saja, tidak sebanding dengan apa yang diberikan kembali untuk penataan obyek wisata yang dimaksud.

Menurut Wakil Ketua DPRD Loteng Muhammad Nasib, dengan menyerahkan pola pengelolaan wisata di wilayah utara ke pemerintah desa, menunjukkan Pemkab angkat tangan. Padahal, potensi yang dimiliki wilayah utara, tidak kalah dengan wilayah selatan. Sayangnya, tidak ada pengembangan. Khususnya, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana perhotelan maupun restoran.

a�?Ini ada investor yang berencana berinvestasi, tapi tidak didorong,a�? ujarnya.

Seharusnya, kata Nasib, Pemkab menunjuk atau memilih siapa pihak ketiga, yang cocok untuk mengelola seluruh wisata wilayah utara itu. Dengan begitu, pengelolaannya dijalankan secara profesional dan proporsional. Dampaknya, pemerintah mendapatkan PAD.

a�?Jika berbicara sumber PAD, sebenarnya cukup besar. Tapi, kendalanya ada pada sistem pengelolaan. Saran kami, serahkan ke pihak ketiga saja,a�? seru Nasib.

Sebaliknya, jika dibiarkan begitu saja. Maka, wisata di wilayah utara jalan di tempat, bahkan mundur. Apalagi, wilayah selatan mulai menggeliat pembangunannya.

Untuk itulah, pihaknya meminta perhatian serius dari Bupati HM Suhaili FT dan Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, agar mengedepankan pembangunan berkeseimbangan dan berkeadilan, bukan berat sebelah.(Dedi Shopan Shopian a�� Lombok Tengah/r3)

Berita Lainnya

Banyak PNS Cerai Gara-gara Selingkuh

Redaksi LombokPost

Islam Itu Rahmatan lil Alamin

Redaksi LombokPost

Tiga Kios Warga Hangus Terbakar

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Loteng Susun Regulasi Pendidikan Inklusi

Redaksi LombokPost

Bangun Mandalika, ITDC Pinjam Rp 3,6 Triliun ke AIIB

Redaksi LombokPost

Penjualan Songket Sukarara Anjlok

Redaksi LombokPost

Warga Merasa Bayar Angin, Bukan Air PDAM

Redaksi LombokPost