Lombok Post
Metropolis

Putusan Mahkamah Agung Tak Pengaruhi Muktamar NW ke-13

Kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga H. Muhammad Suruji.

MATARAM – Muktamar Nahdlatul Wathan (NW) ke-13 dipastikan akan tetap terlaksana pada 7-9 Agustus mendatang. Dikabulkannya gugatan Pengurus Besar NW Anjani oleh Mahkamah Agung (MA) dianggap tak serta merta mempengaruhi agenda muktamar tersebut.

a�?Seluruh program tetap dijalankan, termasuk muktamar itu,a�? tegas Sekjen PB NW Pancor H. Muhamad Suruji, kemarin (28/7).

Diketahui, Keputusan MA No. 37K/TUN/2016 pada tanggal 7 April 2016 mengabulkan gugatan PB NW Anjani. Dalam putusan itu dinyatakan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU 00297.60.10.2014 tentang pendirian NW Pancor yang dipimpin Gubernur TGB HM Zainul Majdi selaku Ketua Dewan Tanfidziah.

a�?Sekarang kan Menkumham juga belum melakukan pencabutan SK tersebut. Tidak perlu ada agenda yang dibatalkan,a�? kata Suruji.

Ia menekankan, putusan MA itu tidak lantas mempengaruhi kepengurusan NW di NTB yang selama ini terpecah menjadi dua antara NW Anjani dan NW Pancor. Putusan MA itu, jelas Suruji, hanya mengesahkan badan hukum NW yang diajukan oleh pengurus pusat. Dasar gugatannya adalah UU ormas.

a�?Kenapa ini bisa terjadi, tanya menkumham, karena mereka yang terbitkan. Kalau kemudian dicabut tidak ada dampaknya terhadap kepengurusan yang dua. Tidak bisa ada yang saling klaim satu yang sah dan satu yang tidak sah,a�? tegas Suruji.

a�?Intinya, kalau pun ada putusan MA itu, tidak ada korelasinya dengan berbagai program dan kegiatan yang akan kita jalankan, termasuk rencana pelaksanaan muktamar NW ke-13,a�? tegas Suruji.

A� Diketahui, Muktamar NW ke-13 akan pada tanggalA� 7-9 Agustus. Muktamar NW ke-13 akan mengangkat tema “Iman-Taqwa, Hubbul Wathan untuk Indonesia Maju dan Berkah”. Kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 1.200 peserta dan tamu undangan, berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia. (uki/r9)

Berita Lainnya

Tolong, Jangan Masuk Angin!

Redaksi LombokPost

Volume Monumen Tak Sesuai Kontrak, Rekanan Didenda Rp 1,2 Juta Perhari

Redaksi LombokPost

Baginya, yang Penting Jangan Mengemis!

Redaksi LombokPost

Ibu Kota kok Kotor?

Redaksi LombokPost

Pemkot Optimis Semua Formasi Terisi

Redaksi LombokPost

Lahan Belum Beres, Pemkot Usulkan Rusunawa Nelayan

Redaksi LombokPost

Bukan Gertak Sambal! Ormas Ancam Turun Tertibkan Tempat Maksiat

Redaksi LombokPost

Lima Spa Abal-Abal Ditertibkan

Redaksi Lombok Post

Bunuh Diri kok Hobi

Redaksi Lombok Post