Lombok Post
Headline Tanjung

Kinerja DPRD KLU Dipertanyakan

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto

TANJUNG – Lembaga Konsorsium Advokasi Anggaran (KAA) Lombok Utara mempertanyakan kinerja DPRD. Pasalnya, sampai saat ini dewan belum menyelesaikan pembahasan Raperda Perangkat Desa.

a�?Perda ini sangat dibutuhkan, apa yang menjadi kendala DPRD kok belum dibahas juga,a�? ujar Ketua KAA, Marianto.

Ditambahkan, selain raperda perangkat desa, pihaknya juga mempertanyakan minimnya produk hukum yang dihasilkan kalangan DPRD Lombok Utara.

Menanggapi ini, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto menegaskan pihaknya tetap akan membahas raperda perangkat desa tersebut. Bahkan rencananya raperda tersebut mulai dibahas Agustus mendatang.

a�?Kami di Komisi I sudah mengusulkan agar raperda perangkat desa bisa dibahas di akhir masa sidang kedua. Setidaknya akhir Agustus harus sudah mulai dibahas,a�?A� katanya.

Terkait produk hukum yang dihasilkan DPRD, Ardianto mengungkapkan dalam rapat Banleg bersama eksekutif Desember 2015 lalu ada 27 raperda yang akan dimasukkan dalam prolegda 2016. Tetapi dari 27 raperda tersebut diyakini tidak akan bisa masuk setengahnya.

a�?Kalau 27 bisa dibahas semua itu luar biasa. Jika Pemkab bisa memasukkan setengahnya saja sudah sangat bagus. Karena bagi saya produk hukum itu yang penting kualitas, bukan kuantitas. Sedangkan untuk kualitas tentu membutuhkan waktu,a�? jelasnya.

Untuk diketahui, dari 27 raperda yang masuk dalam prolegda 2016 sudah ada sembilan raperda yang dibahas. Dimana delapan perda sudah disahkan dan satu ditolak.

a�?Itu diluar raperda RPJMD, dan raperda lain yang sudah diatur dalam undang-undang,a�? tandasnya.

A�Saat disinggung minimnya perda inisiatif yang dihasilkan DPRD Lombok Utara Ardianto mengatakan, usulan raperda pemerintah untuk 2016 saja diprediksi tidak bisa dibahas semua.

Jadi DPRD akan berusaha menyelesaikan raperda yang diajukan pemkab dalam prolegda saja.

a�?Yang ada saja semua belum masuk apalagi ditambah inisiatif. Intinya yang penting kualitas jangan kuantitas,a�? pungkasnya.

Ditambahkan, DPRD bukan tidak pernah mengajukan perda inisiatif. Sebelumnya DPRD pernah mengusulkan raperda hutan adat. Namun kemudian muncul aturan jika kawasan hutan menjadi ranah provinsi sehingga ditarik kembali. (puj/r9)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost