Lombok Post
Headline Sumbawa

Pemda Berhasrat Garap BLK Mangkrak

MANGKRAK: Gedung BLK di Poto Tano sudah lama mangkrak. Rencananya, pembangunan gedung yang memakan anggaran sekitar Rp 4 miliar akan difungsikan.

TALIWANGA�– Pemkab Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasrat menggarap Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano, Kecamatan Poto Tano. Mereka berencana menggelontorkan anggaran tahun depan untuk melanjutkan pembangunan gedung mangkrak itu.

Diketahui, pembangunan BLK ini bergulir tahun 2008-2009. Anggaran yang dihabiskan sekitar Rp 4 miliar. Hanya saja, gedung itu dibiarkan menganggur dan menjadi rumah hantu.

Menurut Wakil Bupati (Wabup) KSB Fud Syaifuddin, pembangunan BLK tidak dilanjutkan karena moratorium pemerintah pusat. Sehingga, pembangunan BLK tidak rampung.

a�?Ada moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat tentang penghentian pembangunan BLK di seluruh Indonesia,a�? kata wabup, kemarin (29/7).

Moratorium itu turun 2010 lalu. Sementara, pembangunan BLK tahun 2008- 2009. Kendati demikian, Pemda KSB berharap Kementerian Tenaga Kerja tetap memprioritaskan keberadaan BLK ini.

Bagi pemda, keberadaan BLK sangat urgen bagi pemerintah. Terutama untuk pelatihan calon tenaga kerja. a�?Kita harap moratorium itu bisa segera dicabut sehingga pembangunan BLK ini bisa dilanjutkan,a�? harapnya.

Diketahui, pembangunan BLK ini berasal dari Kementerian Tenaga Kerja. Rencananya, pembangunan gedung itu menelan anggaran Rp 60 miliar. Tapi, pasca keluarnya moratorium pemerintah terpaksa menghentikan pembangunan BLK tersebut. Sementara, anggaran sudah terpakai sekitar Rp 4 miliar.

Jika moratorium pembangunan BLK ini belum dicabut, kata wabup, pemda berharap agar BLK ini dihibahkan. Apalagi, lokasi pembangunan BLK ini hibah dari pemda.

a�?Kita berikan dua opsi. Pertama pembangunannya dilanjutkan. Kedua BLK dihibahkan. Opsi ini masih dipertimbangkan pemerintah pusat,a�? akunya.

Wabup mengakui, dari hasil pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, ada kemungkinan bangunan tersebut dihibah ke pemda. Catatannya, peralatan BLK tetap menjadi kewenangan pusat.

a�?Mudah-mudahan November mendatang proses hibah ini bisa terlaksana. Sehingga daerah bisa mengalokasikan anggaran lanjutan pembangunan BLK melalui APBD tahun 2017,a�? harapnya lagi.

Ia memperkirakan total anggaran yang disediakan nanti sekitar Rp 30 miliar. Tapi, sambung dia, itu baru sebatas rencana.

a�?Untuk lebih kepastiannya, kita akan lihat di November nanti,a�? katanya. (far/r1)

Berita Lainnya

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost