Lombok Post
Kriminal

Gubernur Vs Bupati Lotim di Hutan Sekaroh, Siapa Menang?

KISRUH: Beberapa anggota Sat Pol PP Pemkab Lotim menjaga pintu masuk menuju Hutan Lindung Sekaroh, Jerowaru Lotim beberapa waktu lalu.

Sengkarut izin investasi di Hutan Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) tak kunjung usai. Gubernur NTB dan Bupati Lotim sama-sama merasa berwenang mengeluarkan izin investasi. Masing-masing pihak membawa investor berbeda. Siapakah pemenangnya?

***

Polemik itu mencuat setelah Pemkab Lotim mencabut izin PT. ESL yang sudah menjajaki investasi sejak 2013 silam. Kala itu Lotim dipimpin Bupati Sukiman Azmi.A� Namun Bupati, Ali BD yang menggantikannya mencabut izin dari PT ESL untuk berinvestasi di kawasan hutan Sekaroh RTK 15.

Setelah pencabutan ini, Bupati Ali kemudian menerbitkan izin untuk beberapa investor seperti PT Palamarta Persada dan PT Lombok Saka pada 7 april 2014, PT Tanah Hufa pada 10 November 2014, dan A�PT Ocean Blue pada tahun 2015.

Belakangan ketika kewenangan investasi di kawasan tersebut berpindah kepada Pemprov, Gubernur NTB mengeluarkan Surat Keputusan (SK) nomor 522.11-327 tahun 2015. SK ini membatalkan izin yang dikeluarkan Bupati Ali, dengan alasan tumpang tindihnya aturan. SK Bupati tersebut dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian dan polemik. Dimana persetujuan prinsip seharusnya hanya diberikan pada satu perusahaan saja.

Sejak saat itu persoalan terus meruncing. PT ESL yang merasa berhak tak mau keluar dari Sekaroh. Demikian halnya perusahaan yang didukung Bupati. Untuk mengamankan izin tersebut Pemkab Lotim menerjunkan Satpol PP untuk berjaga di lokasi sengketa. Mereka sempat berhadap-hadapan dengan Polisi yang juga berjaga disana. Polda NTB pun turun tangan untuk memediasi Pemprov dan Pemkab Lotim. Namun hingga kini tak kunjung menemukan kata sepakat.

a�?Seharusnya itu tidak terjadi. Itu sama saja seperti konflik negara didalam satu negara,a�? kata Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono.

a�?Mereka sama-sama merasa diri benar, itu susah akan dicari jalan keluarnya,a�? ucapnya.

Sehingga, Umar mendorong polemik tersebut harus diselesaikan melalui jalur meja hijau. Karena, putusan dari pengadilan itu memiliki kekuatan hukum terhadap polemik yang terjadi saat ini.

a�?Kita harusA� tunggu hasil dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dulu baru dilanjutkan dengan penyelesaian mediasi,a�? ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Lombok Timur AKBP Karsiman mengatakan, pihaknya telah mendudukkan kedua belaah pihak dan investor di ruang rapat Ro Ops Mapolda NTB, Selasa (26/7) lalu. Namun, dari hasil pertemuan tak juga mendapatkan hasil.

a�?Mereka sama-sama masih bersikukuh dengan berdasarkan landasan hukum,a�? kata Karsiman.

Karena itu pihaknya berencana akan mempertemukan kembali guna mencari solusi yang tepat terhadap penyelesaian kasus ini.

a�?Kita punya rencana untuk mediasi lagi. Tapi, tidak tahu kapan waktunya,a�? jelasnya.

Investor Gugat Pemprov di PTUN

Pihak PT Palamarta Persada dan PT Lombok Saka tidak tinggal diam. Mereka menggugat Pemprov terkait dengan SK Gubernur yang membatalkan izin yang mereka kantongi. Namun, ditengah perjalanan kedua perusahaan tersebut mencabut gugatannya.

Sehingga, pihak pemprov melalui Staf Biro Hukumnya Yuni Hariadi berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut, sebagai bukti SK Gubernurlah yang berlaku. Sementara itu,SK Bupati dapat dinyatakan gugur.

a�?SK Bupati itu dapat dikatakan gugur,a�? ujarnya.

Atas dasar itu juga lanjut Yuni, secara sah PT ESL yang seharusnya mendapatkan izin pengelolaan Hutan Sekaroh. Karena, berdasarkan ketetapan pencabutan gugatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan pemberlakuan SK Gubernur terhadap pengelolaan hutan sekaroh.

Sementara itu, Penasihat Hukum PT Palamarta Persada dan PT Lombok Saka, Asmuni menampik A�komentar Yuni Hariadi. Asmuni, berpendapat bahwa ketetapan yang disahkan oleh PTUN itu tidak ada hubungannya dengan masalah pencabutan SK. A�Karena, yang dibacakan oleh majelis hakim di PTUN itu bukan putusan yang inkrah. Melainkan hanya pembacaan ketetapan pencabutan gugatan.

a�?Ketetapan pencabutann gugatan itu tidak berpengaruh terhadap SK siapa saja. Jika sudah dicabut, semua berjalan seperti semula,a�? jelas Ketua Peradi NTB itu.

Jika melihat landasan Hukum Administrasi Negara (HAN) substansi ketetapan pencabutan gugatan itu tidak mempengaruhi substansi hukum yang dikeluarkan oleh Bupati.

Asmuni menjelaskan, sekarang pihaknya akan menempuh jalur hukum lain untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap terkait dengan persoalan tersebut. Menurutnya, SK gubernur harus ditinjau kembaliA� untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Sementara itu, Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. Galang Asmara menjelaskan, terkait dengan penerbitan izin di kawasan hutan, pertambangan dan lainnya merupakan wewenang gubernur.

Dalam kasus ini ia melihat ada dua teori jika melihat kasus hukum antara pemkab dengan Pemprov. Yaitu, teori Desentralisasi dan Dekonsetrasi.

Galang menjelaskan teori Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah A�dalam kerangka sistem A�kenegaraan. A�Maksudnya,A� penyerahan wewenang dari pemerintah diserahkan kepada daerah otonom.

Sementara itu, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. seperti Indonesia, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagi wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah. Dan Gubernur dalam hal iniA� disebut juga sebagai instansi vertikal.

a�?Sesuai dengan pasal 1 angka 8 UU No.32 Tahun 2004,a�? jelasnya. A�(arl/r3)

Berita Lainnya

Jaksa Siap Eksekusi Baiq Nuril

Redaksi LombokPost

Dana BOS Dipakai Untuk Beli Motor

Redaksi LombokPost

Musim Hujan Tiba, 122 Polisi Siaga

Redaksi LombokPost

Bukti Kejahatan 2018 Dimusnahkan

Redaksi LombokPost

Baiq Nuril Siap Ajukan PK

Redaksi LombokPost

Jasad Bayi Membusuk di Bukit Korea

Redaksi LombokPost

Kenali Modus Jambret

Redaksi LombokPost

Polda NTB Berikan Data Penyidikan ke Bareskrim

Redaksi LombokPost

Berkas TPPO Riyadh Kembali Dilimpahkan

Redaksi LombokPost