Lombok Post
Praya

Kalah Sengketa, ITDC Ancam Gugat Balik Warga

HAMPARAN LAHAN: Inilah hamparan lahan milik ITDC di Desa Kuta dan sekitarnya, di Lombok Tengah, belum lama ini.

PRAYA – Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan mengajukan gugatan balik, terkait lahan seluas tiga haktare (ha) di Desa Kuta, Pujut Lombok Tengah (Loteng).

Kebijakan itu disiapkan, karena lahan tersebut sudah menjadi hak milik sejumlah warga, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA).

a�?Kami heran, kok bisa ITDC dikalahkan. Padahal, kami memiliki alas hak berupa HPL, sementara warga hanya pipil saja,a�? kata Direktur Pengembangan ITDC Edwin Darmasetiawan, kemarin(1/8).

Rentetan sengketa lahan itu sendiri, kata Edwin cukup panjang, sejumlah warga bersama ITDC, menghabiskan waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut, di meja hukum.

Alhasil, ditingkat pengadilan ITDC kalah, hingga ITDC mengajukan peninjauan kembali (PK). Lagi-lagi, kalah.

Keputusan terakhir pun, lanjut Edwin dikeluarkan MA, yang menetapkan lahan bersangkutan, bukan menjadi hak milik ITDC. Sehingga, warga diberikan keleluasaan secara hukum untuk mengelola lahan tersebut.

a�?Hal itu membuat kami untuk mengajukan gugatan balik. Insya Allah tahun ini juga,a�? katanya.

Kronologis singkat HPL ITDC sendiri, jelas Edwin ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (HPN) Nomor 22/HPL/BPN RI/2009, tertanggal 31 Agustus 2009.

Total luas lahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) tersebut mencapai 1.353 ha. Hanya saja, 135 ha masih bermasalah, sehingga menjadi 1.035 ha.

a�?Luas lahan 135 ha itulah, yang kita harapkan menjadi tambahan HPL ITDC. Termasuk, di dalamnya kita upayakan untuk memenangkan gugatan yang 3 ha itu,a�? kata Edwin.

Sementara itu, Kepala Dinas Budpar HL Muhammad Putrie mengatakan, dari luas lahan 135 ha itu, ada 22 ha yang diklaim warga, namun tidak bisa menunjukkan alas hak kepemilikannya masing-masing.

Namun, sisanya seluas 113 ha warga justru mengantongi bukti kepemilikan tanah, tidak saja pipil, tapi ada pula sertifikat yang diterbitkan BPN.

Atas dasar itulah, pihaknya menyarankan agar perusahaan milik negera tersebut, menyelesaikan secara pelan-pelan, melalui jalur hukum. Begitu pula sejumlah warga yang mengklaim.

a�?Jika saya dibutuhkan, saya siap memfasilitasi dan membantu,a�? kata tokoh warga wilayah selatan tersebut, terpisah.

Caranya, tambah Putrie dengan mediasi agar warga melepas luas lahannya masing-masing, sesuai harga standar pemerintah. Dengan begitu, lahan pun menjadi clear and clean.

a�?Tapi, jangan gara-gara lahan bersengketa itu, ITDC membuat alasan, untuk tidak membangun. Ingat itu,a�? tegasnya.(dss/r3)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Hujan Datang, Longsor Mengancam

Redaksi LombokPost

Anggaran Tidak Terduga Tetap Tersedia

Redaksi LombokPost

PAD Bocor, Pemkab Libatkan BPK

Redaksi LombokPost