Lombok Post
Headline Politika

Jangan Hanya Teguran

Gerindra
ilustrasi

MATARAM – Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB H Hamja berang mendengar ada anggotanya yang ikut rapat di hotel. Dia akan memanggil dan memberikan peringatan lisan kepada para anggotanya tersebut.

Tiga anggota Fraksi Gerindra yang ikut rapat di hotel adalah H Lalu Jazuli Azhar, H Sakduddin, dan H Abdul Karim.

Ketiganya merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB.

Hamja mengatakan, tidak layak bagi wakil rakyat dari Partai Gerindra ikut menghambur-hamburkan uang rakyat.Apalagi dengan menggelar rapat di hotel.

Padahal DPRD memiliki ruang rapat yang representatif.

a�?Sudah ada kantor kok masih saja rapat di hotel,a�? kata Hamja kepada wartawan di Mataram, kemarin.

Dia menilai, pembahasan persoalan rakyat apalagi yang menyangkut anggaran seharusnya dilakukan secara transparan.

Kapasitas ruangan yang tidak memadai, menurut dia, bukan menjadi alasan.

Rapat yang diselenggarakan bersama tim TAPD itu tidak menuai kecurigaan masyarakat.

Meski begitu, dia menepis dugaan adanya kesepakatan tertentu antara legislatif dan eksekutif terkait pembahasan KUA/PPAS tersebut.

H Lalu Jazuli Azhar yang merupakan anggota Fraksi Gerindra dan anggota Banggar DPRD NTB menepis berbagai dugaan terkait pembahasan KUA/PPAS itu.

Menurut dia, sebagai anggota Banggar akan mengikuti arahan pimpinan terutama menyangkut lokasi rapat pembahasan KUA/PPAS.

Dipilihnya kawasan Senggigi sebagai tempat pembahasan KUA/PPAS karena kapasitas ruangan di DPRD NTB terbatas.

Dia menunjuk ruang rapat Rinjani di DPRD NTB tidak cukup untuk menampung peserta rapat.

a�?Tidak ada yang ditutup-tutupi semua lebih karena kapasitas ruangan yang tidak memadai,a�? papar dia.

Dia menyayangkan wartawan yang mengangkat persoalan tersebut dan menyebut wartawan tidak punya kerjaan dengan menulis dewan rapat di hotel.

Jazuli mengatakan, banyak persoalan dibahas secara lengkap terkait KUA PPAS tersebut.

a�? Untuk berbicara masalah kemiskinan di Hotel Santika, kenapa nggak di rumah-rumah reot itu aja. Jadi jangan dikritisi yang gitu-gitulah, nggak ada kerjaan adik-adik ini,a�? kata Jazuli.

Sebelumnya Sekjen FITRA NTB Ervin Kaffah mendorong eksekutif dan legislatif lebih transparan dalam pembahasan anggaran.

Menurut dia pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di tempat yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat mengontrol.

Legislatif dan eksekutif juga diharapkan melibatkan publik sebagai upaya transparansi anggaran.

Ervin menegaskan tidak ada dalam undang-undang yang menyebutkan pembahasan KUA/PPAS dan APBD bersifat rahasia sehingga harus berlangsung tertutup. (tan/r5)

Berita Lainnya

HBK Dukung Program Zul-Rohmi

Redaksi LombokPost

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost