Lombok Post
Ekonomi Bisnis Headline

Hunian Berimbang Sulit Direalisasikan

Ilustrasi Perumahan

MATARAM – Keinginan pemerintah menerapkan rasio hunian berimbang agaknya sulit bisa direalisasikan di daerah. Sebab, banyak pengembang di daerah yang baru mulai merintis usaha ini.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Mei 2016, terdapat ketentuan pembangunan hunian berimbang.

Peraturan pembangunan hunian berimbang yang tercantum dalam pp maupun permen menyatakan bahwa pengembang yang membangun rumah mewah wajib membangun rumah menengah dan rumah sederhana dalam satu hamparan atau dalam satu kabupaten/kota.

Menurut Pelaksana PT Aby Kusuma Jaya M Isa Anshory banyak kendala bila ingin menerapkan hunian berimbang. Salah satunya adalah modal usaha.

a�?Penerapan kebijakan itu butuh modal yang besar, sementara banyak pengembang di daerah belum memiliki modal yang kuat,a�? ujarnya.

Menurutnya keinginan pemerintah tersebut sangat baik.

Tujuannya agar seluruh masyarakat baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah dapat memiliki rumah.

a�?Hunian berimbang ini juga sangat baik untuk pemerataan pembangunan rumah di suatu kawasan,a�? jelasnya.

Sementara itu pengamat ekonomi, Syaifullah menilai, kebijakan ini sebenarnya cukup bagus.

Karena memberi kesempatan bagi masyarakat kelas menengah dan kelas bawah mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Namun banyak pengembang yang kesulitan menerapkan aturan ini. Terutama yang membangun perumahan di kawasan perkotaan.

Dia mengungkapkan, harga lahan di setiap daerah berbeda. Hal ini berujung pada terjadinya perbedaan harga rumah di daerah, bahkan di dalam satu kawasan.

a�?Untuk wilayah perkotaan, harga tanah yang mahal menyulitkan pengembang membangun rumah sederhana.

Kalaupun dipaksakan maka harga dari rumah sederhana itu bakal lebih mahal, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,a�? ujarnya. (nur/r4)

Berita Lainnya

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Hati-Hati, Pohon Mulai Bertumbangan!

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Memahami Potensi Pemuda

Redaksi LombokPost

IGI Pertanyakan Kebijakan Sukiman

Redaksi LombokPost

26 Oven Untuk Petani Tembakau Lotim

Redaksi LombokPost