Lombok Post
Metropolis

Rehab Kantor Gubernur Terancam Batal

Seperti inilah kondisi kantor Gubernur NTB. Rencana rehab total kantor ini kemungkinan besar batal terealisasi tahun 2017

MATARAM a�� Impian Pemprov NTB merehab total komplek kantor Gubernur NTB kemungkinan besar batal terealisasi. Di tengah kritisnya kondisi APBN saat ini, pemprov mulai pesimis pusat bakal mewujudkan janjinya untuk membantu rehabilitasi gedung tersebut.

a�?Kita akan tetap usahakan ke pusat tetapi memang agak pesimis melihat kondisi fiskal sekarang ini,a�? kataA� Kepala Dinas PU NTB Ir Wedha Magma Ardi.

Diketahui, sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sempat memberikan sinyal positif untuk membantu rehab total kantor gubernur. Apalagi melihat kondisi bangunan yang ada saat ini sudah tidak representatif. Bangunan yang diresmikan sejak 23 Desember 1977 itu dinilai tidak lagi layak. Sejak dibangun, kantor ini tidak pernah lagi dilakukan perbaikan dalam skala besar, hanya dilakukan pemeliharaan rutin.

Pada APBD murni tahun 2016, pemprov sejatinya sudah menganggarkan Rp 33 miliar untuk pembangunan gedung di belakang kantor gubernur. Namun, menyusul adanya rencana pemerintah pusat untuk membantu rehab total, pembangunan gedung dari APBD itu pun dibatalkan.

a�?Tapi sekarang kan ada pergantian menteri juga, Menteri Keuangan sendiri mengeluarkan kebijakan harus memangkas dana transfer ke daerah. Mungkin ini akan berimbas pada batalnya pusat membantu rehab kantor gubernur,a�? kata Ardhi.

PU sendiri sudah menyiapkan masterplan wajah baru kantor gubernur NTB. Masterplan tersebut mengusung konsep green building. Komplek kantor gubernur akan diperluas hingga eks RSUP NTB. Anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan desain tersebut, diakui tidaklah sedikit. Untuk itu, dibutuhkan bantuan dana dari pusat.

Mengantisipasi batalnya bantuan dana pusat untuk rehab kantor gubernur, lanjut Ardhi, pihaknya akan mengusulkan pemanfaatan eks RSUP NTB. Beberapa biro bisa direlokasi ke eks RSUP NTB. a�?Nanti cipta karya yang akan evaluasi pemanfaatan eks RSUP NTB, tunggu kebijakan gubernur dulu. Kalau arahannya untuk mengoptimalkan eks RSUP, kita bisa ajukan anggaran di APBDP untuk penataan eks RSUP NTB,a�? pungkasnya.

Meski demikian, Pemprov NTB akan tetap mengajukanA� master plan dan detail engineering design (DED) untuk rencana rehab gedung tersebut ke pemerintah pusat. (uki/r9)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost