Lombok Post
Praya

Wabup : Dam Mujur Harus Selesai

DATANG MENGADU: Unsur aparatur pemerintah Desa Prabu, Pujut Lombok Tengah usai mengadu ke Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri, kemarin (21/12).

PRAYA – Wakil Bupati Lalu Pathul Bahri angkat bicara, menyangkut permasalahan proses land acquisition resettelement action plan (Larap), Dam Mujur di Lombok Tengah (Loteng).

Ia menekankan, dalam waktu dekat ini, Pemkab akan menggelar pertemuan bersama seluruh warga, yang terkena dampak pembangunan.

a�?Prinsipnya adalah, tidak ada pemerintah yang akan menyengsarakan rakyatnya sendiri,a�? kata Pathul, kemarin (9/8) usai menghadiri sidang paripurna DPRD Loteng.

Artinya, kata Pathul pembangunan Dam Mujur semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau pun ada yang menolak, itu murni karena tidak maksimalnya, koordinasi dan komunikasi kedua belah pihak.

a�?Untuk itu, perlu kita duduk bersama mencari jalan keluar terbaik,a�? katanya.

Bagi orang nomor dua di Gumi Tatas Tuhu Trasna tersebut, tidak ada masalah yang sulit diselesaikan di dunia ini dengan komunikasi.

Dengan begitu, progam Larap atau studi pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman pembangunan Dam Mujur berjalan sesuai jadwal.

Karena biar bagaimana pun, kata Pathul pembangunan fisik dam terbesar di Loteng tersebut, akan dimulai pada tahun 2019 mendatang. Namun lahan yang dijadikan lokasi pembangunan harus clean and clear.

a�?Soal bagaimana pola anggaran pembebasan lahan dan pembangunannya, kita akan koordinasi dengan pusat dan provinsi,a�? katanya.

Di perubahan APBD tahun ini, tambah Pathul Pemkab sudah mengusulkan anggaran untuk mensukseskan program Larap. Begitu diketok, maka pemerintah langsung bekerja.

Ia pun berharap, agar masyarakat mendukung pembangunan Dam Mujur tersebut.

a�?Saya masih ingat betul, saat bupati menggelar safari Ramadan di Janapria dan Praya Timur. Beliau menyampaikan perihal pembangunan Dam Mujur,a�? kata anggota Fraksi Nurani Perjuangan DPRD Loteng, Muslihin.

Intinya, kata Muslihin pembangunan Dam Mujur berjalan sukses, namun tidak mengenyampingkan masyarakat.

a�?Saya merasa, ada miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah,a�? sambung anggota fraksi PBB Lalu Arif Rahman Hakim.

Sayangnya, menurut Arif miskomunikasi itu tidak cepat dicarikan jalan keluarnya. Sehingga, persoalan Larap semakin rumit dan masyarakat semakin keras melakukan penolakan.

a�?Yang masih menyisakan permasalahan saat ini, ada di lima dusun di Desa Kelebuh. Tolong Pemkab menjelaskan secara detail perihal pembangunan Dam Mujur kepada masyarakat,a�? katanya.(dss/r3)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost