Lombok Post
Tanjung

Pemkab KLU Diminta Proaktif Sukseskan Program Pengampunan Pajak

Kepala KKP Mataram Timur Teguh Imam Basuki

TANJUNG – Pemerintah pusat saat ini telah menggaungkan program pengampunan pajak (tax amnesty) di seluruh Indonesia. Untuk menyukseskan program tersebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur pun menggelar sosialisasi di kantor bupati Lombok Utara, kemarin (10/8).

Kepala KKP Mataram Timur Teguh Imam Basuki menjelaskan, Lombok Utara merupakan wilayah baru yang dilimpahkan KKP Praya. Untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang dan pembinaan agar terpenuhinya wajib pajak. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak.

a�?Mari pemkab juga ikut menyosialisasikan tax amnesty ini. Khususnya bagi pejabat pemerintahan,a�? ajaknya.

Ditambahkan, dari sosialisasi ini nampaknya kalangan pejabat sangat antusias. Sebab dari target skala pusat telah ditetapkan Rp 165 triliun. Meski tidak di-breakdown (turun) ke daerah, terlihat pejabat juga ingin ambil bagian guna menyukseskan program ini.

a�?Mungkin saat ini mereka telah menyosialisasikan ditingkat bawah, agar masyarakat mau melaporkan PPH dan PPN. Kita akan lakukan pendataan ulang dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan, untuk kalangan pengusaha, pihaknya menilai cukup antusias untuk menyukseskan tax amnesty ini. a�?Kita sudah sosialisasi ke pengusaha-pengusaha juga. Biasanya kalangan pengusaha ini membayar saat hampir habis tenggat waktunya,a�? ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara Tusen Lasima mengatakan, pemkab harus proaktif dalam menyukseskan program ini. Khususnya para pimpinan SKPD mengimbau agar mengumpulkan jajarannya untuk melaporkan PPH maupun PPN. Pasalnya, kalau tidak dimulai dari pimpinan, bagaimana bisa bawahan mengikuti intruksi tersebut.

a�?Sosialisasi ini bagus, kalau tidak ada, mungkin kita tidak akan pernah tahu. Intinya mari kita mulai dari diri sendiri dulu,a�? ujar Politisi PDIP ini.

Tusen menjelaskan, pelaporan PPH meliputi sejumlah pendapatan bulanan hingga aset. Umpamanya seperti kepemilikan tanah, rumah, hingga mobil pribadi. Menurutnya, ini harus secara terperinci dilaporkan oleh masyarakat agar KKP bisa mendapatkan data yang valid.

a�?Aset itu kena juga kalau belum bayar sejak awal. Bulan ini saja kita harus bayar 2 persen dari PPH. Bulan berikutnya 4 persen dan naik terus hingga 10 persen di tahun 2017-2018,a�? pungkasnya. (puj/r9)A�

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost