Lombok Post
Headline Metropolis

Pusat dan Daerah Harus Sinkron

Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin

MATARAM – Kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah harus sinkron. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang seragam mengenai prioritas penggunaan anggaran.

a�?Harus ada satu komitmen bersama untuk membangun daerah. Semua harus sinkron dari atas sampai bawah,a�? kata Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin saat membuka acara Sosialisasi Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 di Hotel Lombok Raya, kemarin (10/8).

Turut hadir Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI A�Dr Reydonnyzar Moenek.

Amin menekankan, ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah selama ini sering menimbulkan kegaduhan. Hal itu bisa berpengaruh dalam percepatan pembangunan nasional. Karena setiap kabupaten/kota memiliki potensi atau permasalahan yang berbeda-beda. a�?Jadi, sosialisasi adalah momen terbaik untukA� menjadikan komitmen bersama membangun Provinsi NTB yang lebih baik dan yang terpenting harus mampu mendorong percepatan pembangunan di Provinsi NTB,a�? kata Amin.

Kepala BPKAD Supran selaku ketua panitia melaporkan bahwa, sosialisasi tersebut diselenggarakan dalam rangka membangun komitmen bersama terkait langkah-langkah penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 yang tepat waktu, taat azaz dan lebih berkualitas guna mencapai tujuan visi dan misi pemerintah daerah.

a�?Tujuan sosialisasi ini adalah menyinkronkan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah melalui sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017,a�? jelasnya.

Sementara, dalam pemaparannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr Reydonnyzar Moenek mengatakan, anggaran merupakan amanah rakyat kepada DPRD yang dilaksanakan oleh eksekutif dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran mengandung hak dan kewajiban baik rakyat maupun pemerintah.

a�?Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Provinsi NTB, karena selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2014-2015, sepuluh Kabupaten/Kota selalu tepat waktu dalam melaporkan rancangan APBD,a�? ujarnya.

Ia menilai, perilaku anggaran daerah NTB bagus dibandingkan dengan provinsi lain karena tidak over ekspektasi dalam belanja. Mengakhiri pemaparannya, ia berpesan untuk tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. a�?Jaga momentum ini jangan sampai terjadi defisit anggaran terlalu besar,a�? tutupnya. (uki/r9)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost