Lombok Post
Headline Tanjung

Semoga Bukan Sekadar Wacana

KURANG TERANG: Tampak sejumlah wisatawan sedang berjalan-jalan malam di Gili Trawangan. Pemkab Lombok Utara akan menjadikan Gili Trawangan prioritas untuk pemasangan PJU baru.

TANJUNG – Pemkab Lombok Utara merencanakan akan memasang 1.000 penerangan jalan umum (PJU) baru. “Sudah dibahas dengan Bappeda juga saat RPJMD. Kita rencanakan 1.000 lebih akan dipasang,” ujar Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, kemarin (12/8).

Ditambahkan, untuk mewujudkan rencana ini, pemkab masih akan mencari mekanismenya. Apabila anggaran daerah mampu, maka akan penuh menggunakan APBD. Sedangkan jika tidak mampu, pemkab tidak menutup kemungkinan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.

Sebelumnya, beberapa lokasi di Lombok Utara memang dikeluhkan masyarakat karena tidak memiliki fasilitas PJU. Seperti di kawasan pariwisata, Malimbu. Bahkan dari wilayah perbatasan Lobar di Klui juga masih tampak gelap. Meskipun sudah ada beberapa tiang PJU, tetapi tidak ada lampu yang menyala.

Untuk diketahui, saat ini pajak penerangan jalan (PPJ) Lombok Utara per Desember 2015 mencapai Rp 685 juta lebih. Pajak ini merupakan pemasukan pendapatan daerah dari PLN yang disetorkan ke DPPKAD.

Terpisah, Kepala Dinas PU, Perumahan, dan ESDM Lombok Utara Raden Nurjati mengatakan, pihaknya mengamini keinginan tersebut.

“Kita akan lihat kemampuan anggaran dalam perubahan. Jika memungkinkan, kita akan mulai 2016, kita cicil. Karena kalau sekaligus cukup besar anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Menurut Nurjati, jika kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi, maka tidak menutup kemungkinan daerah akan bekerjasama dengan perusahaan.

“Misalnya Bank Mandiri kan sudah ada dana CSR-nya mau masang PJU di Trawangan,” katanya.

Lebih lanjut, Nurjati menjelaskan rencananya PJU ini akan diutamakan di daerah pariwisata seperti Gili Trawangan, Air dan Meno yang saat ini masih minim penerangan jalan.

Selain itu, juga akan diproritaskan di perumahan warga, serta jalan-jalan menuju pusat pemerintahan misalnya kantor kecamatan.

“Intinya pusat pariwisata, pelayanan masyarakat, dan pelayanan masyarakat,” tuturnya. “Yang penting ini ada dukungan dari DPRD juga saat pembahasan,” imbuhnya. (puj/r9)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost