Lombok Post
Headline Tanjung

Pejabat Jangan Senang Dulu Ya!

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar

TANJUNG – Rencana Bupati Lombok Utara untuk memutasi pejabat harus tertunda. Ini menyusul diberlakukannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. a�?PP diberlakukan dulu, baru kita bicara siapa yang akan ditempatkan. Harus disesuaikan. Itulah kebijakan pusat memang luar biasa membuat kita dilematis. Tapi kebijakan pusat kita harus sesuaikan,a�? ujar Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

Seperti diketahui, PP ini sendiri menjadi acuan terbaru pemerintah daerah dalam penyusunan perangkat daerah. SKPD yang memiliki tipe berbeda, diatur pangkat golongan untuk pimpinannya. Begitu juga dengan jumlah kepala bidang, kepala seksi dalam satu SKPD.

Untuk Lombok Utara, cukup banyak yang harus disesuaikan mengikuti PP ini. PP ini sendiri seperti diketahui juga harus diikuti dengan penetapan peraturan daerah seperti diterangkan dalam BAB XIV Ketentuan Penutup Pasal 124 Ayat 2.

Pada saat PP ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan perangkat daerah, dan pengisian kepala perangkat daerah, dan kepala unit kerja pada perangkat daerah diselesaikan paling lambat enam bulan. Ini terhitung sejak PP ini diundangkan.

Berkaitan dengan perda yang menindaklanjuti PP ini sendiri kata Najmul, itu tergantung dewan. Karena saat ini, eksekutif sudah menyiapkan usulannya. a�?Semoga dewan punya banyak waktu untuk membahas itu,a�? harapnya.

Saat ini kata Najmul, pihaknya tidak berbicara mutasi. Menurutnya, terpenting saat ini adalah mengikuti ketentuan yang ada dalam PP supaya tidak melanggar aturan. a�?Pemetaan pejabat sekarang sedang berlangsung, agar kita bisa menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam PP ini,a�? jelasnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Lombok Utara Kholidi Halil menerangkan, dalam PP ini berbicara kelembagaan berdasarakan pemetaan dan potensi daerah.

Maka kedepannya akan ada penggabungan dengan maksimal tiga perumpunan. Karena nanti seluruh badan dan dinas itu dipimpin eselon II. Sebagai contoh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kini kepalanya dijabat eselon III. Nantinya akan dijabat eselon II.

a�?Seluruh dinas dan badan itu aturannya saat ini harus dijabat eselon II. Kemudian dalam penggabungan rumpun ini nanti, diperlukan perda. Makanya kemarin saat sosialisasi diundang juga DPRD bersama Pak Sekda,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Berita Lainnya

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pak Jokowi, Bebaskan Baiq Nuril!

Redaksi Lombok Post

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost