Lombok Post
Headline Metropolis

Triliunan Uang Pusat Mengendap

RESMIKAN: Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Marwanto Harjowiryono (dua kanan) bersama Wagub NTB H. Muhammad Amin (tengah) saat peresmian Gedung KPPN Mataram, Bima, dan Grand Launching Layanan KPPN Mataram, kemarin (19/8).

MATARAM – Tidak hanya realisasi belanja APBD, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Provinsi NTB pun belum mencapai target. Hingga Agustus ini, belanja APBN baru sekitar 49 persen dari total pagu belanja yang hampir mencapai Rp 16 triliun.

a�?Penyerapan di NTB sampai semester 1 baru sekitar 40,3 persen dan sampai Agustus sudah 49 persen. Kita memang berharap kalau sudah separo tahun berjalan, seharusnya separo anggaran juga sudah terserap,a�? kata Direktur JenderalA� Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Marwanto Harjowiryono usai peresmian Gedung KPPN Mataram, Bima dan Grand Launching Layanan KPPN Mataram, kemarin (19/8).

Meski demikian, Marwanto cukup mengapresiasi kinerja serapan tersebut. Karena menurutnya sudah lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia. Ia memaklumi belum tercapainya target serapan di semester pertama karena di awal tahun, ada proses awal seperti proses lelang yang harus diselesaikan terlebih dahulu. a�?Jadi angka tadi sebenarnya sudah cukup baik,a�? katanya.

Dalam konteks percepatan penyerapan, kedepannya, memang diharapkan agar proses administrasi dalam pelaksanaan proyek harus dilaksanakan lebih awal. Demikian juga dengan proses transaksi pemenang harusnya bisa lebih awal.

Namun, untuk upaya mengejar percepatan serapan tahun ni, diharapkan satker lebih aktif melaporkan semua progress yang sudah ada. Ia mengimbau pada setiap jajaran satuan kerja untuk segera mempercepat proses pencairan.

a�?Pada saat termin jatuh, kita sangat berharap satker segera datang ke sini (KPPN) agar dibayar. Biasanya ada saja satker yang menunda pembayaran itu biarpun sudah jatuh tempo tetapi dokumen kelengkapan belum siap,a�? katanya.

a�?Minimal yang bisa diselesaikan segera diselesaikan supaya tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Pasalnya, kalau terjadi penumpukan, peluang terjadinya kesalahan itu bisa lebih banyak,a�? imbuhnya.

Di satu sisi, Marwanto juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah mengaplikasikan berbagai bentuk teknologi informasi komunikasi dalam rangka meningkatkan bentuk layanan kepada publik. Salah satunya yaitu Layanan KPPN berstandar internasional yang diresmikan pada hari itu. Sistem yang dimaksud yakni Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). SPAN pada prinsipnya merupakan aplikasi untuk pengelolaan anggaran negara yang bisa mengatur semua database dari sisi perencanaan dan ada data yang memuat semua Dipa dari kementerian lembaga.

a�?Pada saat satker mau mencairkan, semua data sudah ada di situ dan ini akan mempercepat satker ketika membawa surat permintaan untuk membayar, dengan persyaratan yang sudah dilengkapi, satu jam saja prosesnya sudah selesai,a�? jelasnya.

SPAN menjadi sebuah piranti untuk mempercepat pelayanan dan akurat. SPAN tidak bisa dibohongi jka ada persyaratan yang tidak ditepati, maka tidak akan bisa diproses. a�?Kita berharap karena pelayanan lebih cepat dan sederhana, proses pencairan lebih cepat sehingga penyerapan dana APBN juga diharapkan bisa lebih cepat,a�? pungkasnya. (uki/r9)

Berita Lainnya

Gerbang Kota Ikut Terseok-Seok!

Redaksi Lombok Post

Spa Abal-Abal Kembali Tersenyum

Redaksi Lombok Post

Usia 16 Tahun Terlarang Menikah

Redaksi Lombok Post

330 Tukang RISHA Minggat, Rumah Korban Gempa Baru Jadi 85 Unit

Redaksi Lombok Post

Ogah Berniaga di Jalan Niaga

Redaksi LombokPost

Masih Banyak Warga Loteng Buang Air Besar Sembarangan

Redaksi LombokPost

Pemkab dan ITDC Raih Penghargaan ISTA

Redaksi LombokPost

Ahli: Penangkapan Muhir Bukan OTT

Redaksi LombokPost

Pola Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Serupa

Redaksi LombokPost