Lombok Post
Headline Tanjung

Dewan Jangan Mau Diintimidasi

BERI DUKUNGAN: Ratusan orang dari LPKP membubuhkan tanda tangan di atas kain panjang, kemarin (22/8). Ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk DPRD Lombok Utara terkait kasus dugaan pencemaran oleh RAB.

TANJUNG – Ratusan orang yang berasal dari Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) mendatangi kantor DPRD Lombok Utara, kemarin (22/8). Kedatangan mereka untuk menggelar aksi damai dan hearing dengan DPRD Lombok Utara.

LPKP mengecam aksi anarkis yang dilakukan sejumlah massa saat melakukan demonstrasi di kantor DPRD Lombok Utara, Senin (15/8) lalu. Dalam aksi damai tersebut, massa yang datang juga membubuhkan tanda tangan di kain berukuran panjang sebagai penolakan atas aksi anarkis yang terjadi.

a�?Kami cinta KLU (Lombok Utara). kami menolak tindakan anarkis yang dilakukan segelintir oknum yang mengatasnamakan masyarakat. warga dayan gunung menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan,a�? ujar koordinator aksi Raden Agus dalam orasinya.

Terlihat aparat kepolisian dari Polres Persiapan Lombok Utara dan Lobar serta Satpol PP menjaga aksi damai tersebut. Setelah puas berorasi, massa kemudian meminta waktu hearing bersama anggota DPRD.

Perwakilan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Lombok Utara Ni Wayan Sri Pradianti bersama 17 anggota dewan lainnya. Dalam hearing tersebut ada beberapa hal yang disampaikan.

Diantaranya, dukungan kepada DPRD untuk tetap melanjutkan laporan pencemaran nama baik yang dilakukan RAB. Walaupun dewan mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak lain.

a�?Kami minta DPRD jangan mencabut laporan karena ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun,a�? harap Raden Agus di hadapan anggota dewan.

Ditambahkan, jika sampai laporan tersebut dicabut maka ini akan menimbulkan kesan buruk bagi hukum di Lombok Utara.

a�?Urusan siapa yang salah dan benar biarkan penyelenggara hukum yang mengambil keputusan, sesuai aturan yang berlaku,a�? tandasnya.

Untuk itu, LPKP meminta DPRD menandatangani surat pernyataan tidak akan mencabut laporan. Dari 18 anggota DPRD yang hadir, Ketua DPRD Ni Wayan Sri Pradianti menjadi yang pertama membubuhkan tanda tangan.

Sementara empat orang lainnya tidak ikut tanda tangan.Selain itu, LPKP juga menyampaikan hal lain kepada DPRD. Salah satunya meminta DPRD tetap memantau kasus dugaan penyalahgunaan bansos 2015.

Dewan juga diminta memantau nasib 227 tenaga honorer yang dipecat, A�dan menindaklanjuti SK mutasi ganda kepala sekolah. Selain itu, dewan juga diminta menyelesaikan dugaan ijazah palsu SMA yang sudah keluar, dan fokus mengawasi pembangunan di Lombok Utara.

Ketua LPKP Farhan mengungkapkan, untuk ijazah siswa SMA ini sekarang sudah dikeluarkan. Tetapi anehnya ditandatangani orang yang saat itu belum menjabat menjadi kepala sekolah.

Ijazah ditandatangani pada Mei lalu oleh orang yang belum menjadi kasek. Sedangkan mutasi kasek diketahui baru dilakukan pada Juni. a�?Kami khawatir ijazah ini cacat hukum. Kami minta DPRD menindaklanjutinya,a�? tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Ni Wayan Sri Pradianti menegaskan, hingga kemarin, pihaknya belum mencabut laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan RAB.

a�?Dari hasil rapat DPRD di Holiday Inn beberapa waktu lalu kami sepakat tetap melanjutkan kasus ini dan tidak akan mencabut laporan di kepolisian,a�? tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto menambahkan, untuk kasus bansos 2015, pihaknya meminta masyarakat menunggu proses hukum yang saat ini tengah berproses di kejaksaan.

a�?Dari awal kami menilai memang ada penyimpangan, untuk itu mari kita tunggu prosesnya di kejaksaan,a�? tandasnya.

Terkait tenaga kontrak yang dipecat, Ardianto menegaskan pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan. Kata dia, dewan saat ini sudah mengidentifikasi 1.357 tenaga kontrak yang diperpanjang kontraknya dan 260 yang belum diperpanjang.

a�?Kami menunggu data 100 orang lagi. Ini ada di Dinas Pertanian. Kalau sudah lengkap datanya kami akan memanggil pemkab bersama tim seleksi untuk memberikan penjelasan,a�? ungkapnya.

Untuk ijazah siswa SMP, SMA maupun SMK, pihaknya akan meminta Komisi III DPRD untuk menindaklanjutinya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo yang dihubungi koran ini membantah jika laporan DPRD Lombok Utara terkait pencemaran nama baik yang dilakukan RAB sudah dicabut.

a�?Kata siapa dicabut,a�? cetusnya.Ditambahkan, pihaknya saat ini masih memeroses laporan tersebut dengan mengumpulkan berkas dan keterangan. Beberapa saksi sudah diperiksa termasuk pimpinan DPRD Lombok Utara.

a�?Untuk RAB selaku terlapor kita akan mintai keterangan minggu ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan,a�? ungkapnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost