Sumbawa

Semoga Bukan Janji Manis

TALIWANG a�� Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa Barat memastikan tahun ini seluruh syarat yang harus dilengkapi PT Eco Solution Lombok (ESL) bisa dituntaskan. PT ESL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan kawasan Gili Balu, Kecamatan Poto Tano.

ESL akan menjadi penanggung jawab pemanfaatan tujuh dari delapan pulau (minus Pulau Paserang) yang difokuskan untuk pengembangan wisata di wilayah tersebut.A� Pulau Paserang sendiri dikelola PT Nusantara Oriental melalui kontrak kerja sama dengan Pemda Sumbawa Barat sejak tahun 2012 silam.

Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa Barat, Mars Anugerainsyah mengatakan, perintah saat ini tengah mengupayakan sejumlah perizinan yang harus dilalui perusahaan. Dia optimistis seluruh persyaratan itu bisa dituntaskan tahun ini.

Salah satu item perizinan yang membutuhkan campur tangan dan intervensi pemerintah adalah keberadaan sejumlah pulau yang masuk dalam kawasan hutan. Untuk bisa mengelola pulau yang masuk dalam kawasan hutan ini, ESL membutuhkan izin Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP-KPH).

a�?a��Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelesaian RPHJP-KPH tahun ini. Kita sudah terima surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang jadwal pembahasannya,a��a�� jelasnya.

Pembahasan RPHJP-KPH Gili Balu ini akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan RPHJP-KPH Raja Ampat Papu.

a�?a��25 Agustus nanti, kita diundang untuk membahas ini. Nanti pihak Pemrov NTB juga akan ikut dilibatkan bersamaan dengan pembahasan untuk Raja Ampat,a��a�� janjinya.

Mars mengaku, untuk proses mendapatkan RPHJP-KPH ini sudah dilengkapi pemerintah. Diharapkan, kementerian terkait bisa segera mengeluarkan rekomendasi untuk RPHJP-KPH untuk kawasan Gili Balu.

a�?a��Kalau izinnya sudah ada, ESL sudah menyampaikan September atau paling tidak Oktober, mereka sudah mulai melakukan pembangunan,a��a�� katanya.

Mantan Kasi Pengamanan Hutan ini mengakui, selama ini banyak pihak mempertanyakan eksistensi PT ESL. Hal itu menurutnya sebuah hal wajar, mengingat perusahaan itu terbilang cukup lama masuk ke KSB.

Tapi yang perlu digarisbawahi, ESL merupakan salah satu perusahaan yang taat akan aturan. Dimana mereka baru akan mulai membangun ketika seluruh perizinan lebih dulu dituntaskan.

a�?a��Gili Balu itu masuk dalam kawasan hutan. Untuk bisa mengelola kawasan itu diperlukan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama terkait RPHJP-KPH. Nah ini juga menjadi kewajiban pemerintah kepada ESL untuk dituntaskan,a��a�� paparnya.

Selain kewajiban pemerintah, Mars mengakui ESL juga punya kewajiban yang harus dituntaskan. Salah satunya tentang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).

a�?a��Sebenarnya ini sudah tidak ada masalah, sebelum pengambilalihan kewenangan daerah oleh provinsi, IUPJL ini sudah ditandatangani bupati. Tapi karena perubahan kewenangan, itu harus diurus di Pemrov NTB,a��a�� jelasnya.

Setelah semua proses perizinan selesai, Mars mengaku proses selanjutnya akan dikembalikan kepada dinas teknis masing-masing. Antara lain ke Dinas Pariwisata, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Badan Lingkungan Hidup hingga Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD).

a�?a��Ketika semua perizinannya clear, kita akan rapatkan kembali sebelum dilaporkan kepada bupati. Setelah itu, barulah kita serahkan kepada dinas tehnis masing-masing, baik itu retribusi maupun kontribusi lainnya,a��a��katanya. (far/r5)

Related posts

Hutan di Tarano, Pembuat Izin di Dompu

Redaksi Lombok post

Pemadam Kebakaran Harus Bekerja Maksimal

Redaksi Lombok post

Sumbawa Belum a�?Ikhlasa�?

Redaksi Lombok post