Lombok Post
Tanjung

Dana Komite Sekolah Akan Diatur Perbup

Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin

TANJUNG – Pungutan Komite Sekolah rupanya menjadi perhatian serius Pemkab Lombok Utara. Pasalnya, pungutan yang diberikan kepada wali siswa ini dinilai tidak punya dasar hukum.

Untuk itu, dana komite sekolah akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

a�?Untuk pelayanan dasar kita harus intervensi. Karena dalam Undang-Undang juga sudah jelas tidak boleh ada pungutan di sekolah tanpa payung hukum.

Kalaupun boleh ada pungutan itu harus menunggu payung hukum bisa berupa SK atau Perbup,a�? ujar Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, kemarin (23/8).

Ditambahkan, saat ini belum ada regulasi untuk melakukan pungutan di sekolah. Sehingga pungutan yang telah dilakukan komite sekolah pada tahun-tahun sebelumnya merupakan langkah keliru.

a�?Kalau BOS kan jelas juklak juknisnya. Ini dana komite belum ada payung hukumnya. Pertanggungjawabannya juga belum jelas,a�? tandasnya.

Menurut Sarifudin, saat ini ada tiga komponen pungutan yang dilakukan sekolah. Seperti uang bangunan, pembelian baju seragam sekolah bagi siswa baru, dana komite SPP.

a�?Tiga ini harus diatur dengan peraturan. Kalau tidak diatur nanti sekolah semau-maunya menaikkan nominal,a�? katanya.

Baginya, pungutan ini sangat berdampak terhadap kondisi psikologi siswa dan finansial orang tua siswa. Tidak sedikit indikasi yang ia temukan, pungutan komite dikeluhkan lantaran siswa tidak berani masuk sekolah, hingga rapornya ditahan oleh sekolah.

a�?Kita masih kaji. Dari yang disampaikan kepala sekolah jumlah pungutan bervariasi mulai Rp 60 ribu hingga Rp 115 ribu,a�? cetusnya.

Untuk menentukan pungutan ini, pihaknya meminta sekolah menyusun RAPBS. Dari RAPBS nantinya akan dilihat kekurangan anggaran apa saja yang dialami sekolah sehingga dilakukannya pungutan.

Jika menurut pemkab defisit tidak terlalu besar, maka besaran pungutan sekolah dibatasi pada nominal yang wajar dan realistis.

Padahal sambung Wabup, sebagian besar komite berdalih melakukan pungutan untuk menutup defisit anggaran dalam rangka membiayai honor GTT maupun PTT.

Sejatinya, biaya dimaksud tidaklah besar jika mengacu jumlah guru GTT/PTT di tiap sekolah. Sebaliknya Wabup mencium indikasi penarikan dana untuk menambah honor kasek.

a�?Ada kasek yang dapat Rp 1,5 juta sebulan, ini tidak masuk akal,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Berita Lainnya

50 Orang Dilatih Jadi Aplikator Risha

Redaksi LombokPost

Rekruitmen P3K Diharapkan Bisa Mulai Tahun Depan

Redaksi LombokPost

Kantor Sementara DPRD Mulai Dibangun

Redaksi LombokPost

Warga Dusun Boyotan Terancam Tak Dapat Rp 50 Juta

Redaksi LombokPost

Baru 40 Sekolah Rusak Berat Dirobohkan

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost

Pelebaran Jalan Ganggu Distribusi Air

Redaksi LombokPost