Lombok Post
Giri Menang

Dewan Minta Revisi

GIRI MENANG – Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lombok Barat, dianggap tidak mampu mengakomodir pembangunan di Lobar. Wakil rakyat Giri Menang pun menganggap perlu adanya revisi terhadap perda tersebut.

Anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman mengatakan, revisi perda RTRWA� harus fokus terhadap pembangunan di Gerung. Sebab selama ini, tidak ada perubahan pembangunan yang signifikan di ibukota Kabupaten Lobar tersebut.

a�?Tahun depan, paling tidak sudah bisa dilakukan revisi,a�? kata Usman.

Revisi perda RTRW tersebut, lanjut dia, diharapkan bisa membawa perubahan wajah pembangunan Gerung menjadi sebuah kota. Menurut Usman, Gerung sebagai ibu kota Lobar, dituntut untuk bisa berakselerasi di bidang jasa dan perdagangan.

Meski menggenjot sektor jasa dan perdagangan, pemerintah harus memperhatikan lahan pertanian yang ada di Gerung. Sehingga ketahanan pangan tetap terjaga.

a�?Tidak juga kita habiskan sawah-sawah di Gerung, tetap dikontrol, tapi berikan juga peluang untuk masuknya sektor jasa dan perdagangan,a�? kata dia.

Usman menilai, sudah banyak pengusaha yang melirik investasi di Gerung. Hanya saja, mereka terkendala kebijakan RTRW yang ditetapkan Pemkab Lobar.

Masuknya investor di Gerung, menurut kader Demokrat ini, akan membantu pemkab membangun wilayah yang menjadi ibukota Lobar. Bukan itu saja, pesatnya pembangunan di Gerung nantinya, akan berimbas kepada wilayah lain di seputaran Gerung, seperti Kuripan dan Sekotong.

a�?Bayangkan di Gerung tidak mempunyai satu pun hotel. Padahal kalau ada hotel, akan memudahkan wisatawan yang akan ke wilayah Sekotong, memajukan Kuripan yang selama ini mati suri,a�? ujar Usman.

Lebih lanjut, Usman menjelaskan, dengan kekuatan fiskal Lobar yang tidak terlalu tinggi, maka dalam melakukan pembangunan membutuhkan bantuan swasta. Bila kebijakan revisi RTRW diubah, akan berdampak pada banyaknya investor yang masuk.

a�?Tetap kita merujuk pada pemerintah provinsi dan pusat untuk RTRW ini. Tapi pemkab juga jangan menunggu, karena kebutuhan daerah terutama persoalan pengangguran terus bertambah setiap tahunnya,a�? tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim mengatakan, perda RTRW saat ini tidak mengakomodir pemerataan pembangunan. Beberapa wilayah di Lombok Barat, seperti Kuripan dan Lingsar, menjadi buktinya.

a�?Kuripan sampai sekarang ini seperti terisolir pembangunannya, padahal wilayahnya paling dekat dengan Gerung,a�? kata dia.(dit/r5)

Berita Lainnya

PJU di PLTU Jeranjang Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemancing Diduga Hanyut di Perairan Labuan Poh

Redaksi LombokPost

Sinyal Mutasi Makin Menguat

Redaksi LombokPost

Sekolah Terdampak Gempa Belum Diperhatikan

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Butuh Lebih Banyak Huntara

Redaksi LombokPost

HUT SMAN 1 Gerung Meriah

Redaksi LombokPost

Pariwisata Senggigi Diyakini Pulih Lebih Cepat

Redaksi LombokPost

9.345 Orang Tertahan di Pengungsian

Redaksi LombokPost

Bupati Bela PT Tripat

Redaksi LombokPost