Lombok Post
Headline Sportivo

Komisi V Perjuangkan Bonus Atlet

HEARING: Suasana pertemuan Komisi V DPRD NTB dengan pengurus KONI NTB di Gedung DPRD NTB, kemarin (23/8). Dalam pertemuan tersebut dibahas anggaran bonus atlet.

MATARAM – Komisi V DPRD NTB akan mengupayakan bonus atlet peraih medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jabar tidak disunat. Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Wartia��ah dalam pertemuan dengan Ketua KONI NTB Andy Hadianto beserta pengurus di Gedung DPRD, kemarin (23/8).

Wartia��ah berjanji pihaknya akan meminta pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar Rp 10,5 miliar di APBD Perubahan khusus untuk bonus atlet. Seperti yang diajukan KONI NTB. a�?Kita upayakan supaya dana ini tidak dipangkas saat rasionalisasi anggaran di rapat pembahasan,a�? janjinya.

Sebagai komisi yang membidangi olahraga, kata Wartia��ah sudah menjadi tanggung jawab pihaknya mengawasi dan memperjuangkan hak para a�?pahlawana�? olahraga.A� Termasuk soal bonus yang diterima atlet nantinya. A�a�?Mudah-mudahan tidak ada pengurangan. Kami akan terus pantau,a�? janjinya lagi.

Wartia��ah juga menyebut, pihaknya mendukung penuh target 15 medali emas NTB pada PON Jabar nanti. Karena itu, ia memintaA� KONI selaku penanggung jawab, melaporkan kebutuhan para atlet.

a�?Jadi semua harus jelas. Termasuk pengajuan anggaran bonus ini harus ada dasar yang jelas,a�? sebutnya.

Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi V H MNS. Kasdiono dan beberapa anggota Komisi V seperti Misfalah, Hj A�Suryahatin, H Syafriansar, dan H Abdul Karim. Dari KONI NTB hadir Ketua Satgas Pelatda Rinjani Wibowo Budi Santoso.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H MNS. Kasdiono menambahkan, sejauh iniA� dirinya tak tahu menahu terkait pengajuan anggaran untuk bonus atlet. Sehingga pihaknya pun meminta KONI NTB segera berkoordinasi. a�?Sehingga kita bisa perjuangkan,a�? katanya.

Sementara Ketua KONI NTB Andy Hadianto mengatakan, anggaran bonus atlet Rp 10,5 miliar adalah bentuk apresiasi pemerintah daerah. Proses pencairannya dititipkan melalui Dinas Dikpora NTB. (zen/r10)

Berita Lainnya

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost