Lombok Post
Headline Metropolis

Morbiditas NTB Peringkat Tiga Nasional

BUKA: Wagub NTB H. Muhammad Amin (kiri) saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Hotel Lombok Raya, kemarin (23/8).

MATARAM – Angka morbiditas di Provinsi NTB menduduki peringat ketiga secara nasional. Ini bukanlah kabar menggembirakan karena morbiditas menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya kemiskinan.

Morbiditas merupakan keadaan sakit, terjadinya penyakit atau kondisi yang mengubah kesehatan dan kualitas hidup seseorang.

a�?Jadi, penduduk yang mengeluh sakit dan karena penyakit tersebut mereka tidak bisa bekerja atau beraktivitas masih sangat tinggi di NTB,a�? kata narasumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Arif Tasrif saat pemaparan pada acara rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Hotel Lombok Raya, kemarin (23/8).

Tingginya morbiditas di NTB ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama lingkungan yang kurang sehat. Masih banyak daerah di NTB yang masih sangat minim dalam hal sanitasi. Ia pun mengharapkan, Pemprov NTB fokus untuk memperbaiki sanitasi di beberapa daerah yang memang menjadi prioritas.

Ia membeberkan, beberapa daerah di NTB yang masih minim dalam hal sanitasi yakni Bima, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. a�?Jadi kalau ada program sanitasi, tiga daerah ini harus diprioritaskan,a�? katanya.

Morbiditas sendiri menjadi pemicu tingginya angka kemiskinan di NTB. Bahkan, mengacu pada data, kedalaman kemiskinan di Bumi Gora saat ini semakin besar. a�?Artinya, orang yang miskin semakin bertambah miskin,a�? ungkapnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan antara penduduk miskin yang masih cukup besar. Kondisi ini, menurutnya, sangat rawan karena berpotensi menimbulkan gangguan sosial dan membahayakan kondusifitas daerah.

Terkait itu, TNP2K juga menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan atau program penanggulangan morbiditas ataupun kemiskinan yang mengacu pada data. Sehingga, program tepat sasaran. Melalui rakor tersebut, TNP2K sekaligus menyerahkan data kemiskinan by name by address yang bersumber dari basis data terpadu (BDT).

a�?Diharapkan, data tersebut dapat memperbaiki kualitas sasaran program perlindungan sosial yang nantinya memberikan dampak signifikan dalam percepatan penurunan kemiskinan,a�? imbuhnya.

Kepala Bappeda NTB Ridwansyah selaku inisiator pertemuan tersebut menjelaskan, upaya percepatan penuntasan kemiskinan di NTB memang menjadi prioritas. Pasalnya, dari 14 indikator RPJMD yang belum tercapai saat ini, salah satunya adalah target penurunan angka kemiskinan.

Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin yang ikut hadir membuka rakor tersebut menekankan perlunya untuk tetap meningkatkan dan menguatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pasalnya, angka kemiskinan saat ini dilihat belum begitu bergeser secara signifikan.

Wagub berharap kesempatan rakor dijadikan forum untuk dapat bertukar pikiran, bagaimana mengurai dan mengevaluasi kemiskinan dan melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan bersama-sama untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di NTB. a�?Melalui rakor ini saya berharap target penurunan kemiskinan dapat terlaksana sesuai dengan MoU yang telah kita tandatangani bersama,a�? kata Amin. (uki/r7)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

PDIP Panaskan Mesin Partai

Redaksi LombokPost

Bangun Tidur, Begal Dicokok Polisi

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost