Lombok Post
Praya

Pembangunan Dam Mujur Makin Rumit

Camat Praya Tengah Sahri

PRAYA – Program land acquisition resettelement action plan (Larap), atau studi pengadaan lahanA� dan pemindahan penduduk pada pembangunan Dam Mujur, Lombok Tengah (Loteng)A� makin rumit.Khususnya A�di Desa Kelebuh, Praya Tengah.

Sehingga butuh waktu lama bagi Pemda untuk bekerja.a�?Saya merasa, cukup berat,a�? kata Camat Praya Tengah Sahri, kemarin (23/8) usai melaksanakan pertemuan dengan Komisi I DPRD Loteng.

Beratnya penyelesaian Larap itu, kata Sahri terletak di enam dusun di Desa Kelebuh. Alasannya, warga ingin mengetahui secara jelas dan rinci, berapa harga lahan serta bangunan yang akan dibayar pemerintah.

Mereka tidak ingin, kasus yang menimpa sebagian warga di Dam Pandan Dure, Lombok Timur (Lotim), terjadi pada mereka.

a�?Karena, informasi yang beredar di Desa Kelebuh, ada sebagian warga di Dam Pandan Dure, konon sampai sekarang belum dibayar lahan dan bangunannya. Itu yang mereka takutkan,a�? katanya.

Selain itu, kata Sahri warga enam dusun itu juga, ingin mengetahui secara jelas, kemana mereka direlokasi. Pemerintah diminta, untuk menyiapkan pemukiman baru yang tidak jauh dari Praya Tengah.

Pemukiman harus dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pusat permainan, pasar dan lain sebagainya.

Terakhir, lanjutnya warga enam dusun ingin mengetahui, siapa yang bertanggungjawab dalam proses pembayaran dan pembangunan pemukiman baru tersebut.

a�?Ada tiga hal itu, yang diminta warga harus dijawab pemerintah,a�? kata Sahri.Total luas lahan yang terkena dampak pembangunan Dam Mujur di enam dusun itu sendiri, tambah Sahri mencapai 260 hektare (ha).

a�?Dari enam desa yang terkena dampak pembangunan dam terbesar di Loteng tersebut, memang di wilayah kami yang masih berat diselesaikan,a�? katanya.

Sedangkan, Desa Mujur, Sukaraja dan Desa Sengkerang di Praya Timur dan Desa Langko serta Loangmaka di Kecamatan Janapria berjalan lancar.

a�?Kecuali, permasalahan harga lahan dan bangunannya saja, yang dipatok warga cukup mahal,a�? sambung Camat Praya Timur Muliardi Yunus.

Kendati demikian, kata Muliardi untuk memastikan harga lahan dan bangunan warga tersebut, pemerintah kecamatan masih menunggu tim appraisal bekerja.

a�?Saat ini, Pemkab sedang melaksanakan analisis dampak lingkungan (Amdal). Setelah itu, baru tim appraisal turun,a�? katanya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Waspada Banjir Kiriman!

Redaksi LombokPost

Jangan Larang Anak-Anak Masuk Masjid

Redaksi LombokPost

Dinas Pendidikan Loteng Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Redaksi LombokPost

Hujan Datang, Longsor Mengancam

Redaksi LombokPost

Anggaran Tidak Terduga Tetap Tersedia

Redaksi LombokPost

PAD Bocor, Pemkab Libatkan BPK

Redaksi LombokPost

Jangan Jadi TKI Turun Temurun

Redaksi LombokPost

Hujan Mulai Minta Korban

Redaksi LombokPost

TNI Marathon Dongkrak Pariwisata Loteng

Redaksi LombokPost