Lombok Post
Praya

Camat Tak Kuasa Kontrol Desa

Camat Praya Tengah Sahri

PRAYA – Salah satu penyebab desa-desa di Lombok Tengah (Loteng) bermasalah adalah, pemerintah kecamatan ternyata tidak memiliki kekuasaan penuh, untuk mengontrol mereka.

Jangankan ingin membina dan mengarahkan, menyampaikan masukan saja sulit didengar.

a�?Itulah yang kami hadapi di tingkat kecamatan. Jadi, bukannya kami cuek saja dengan persoalan desa. Tapi, kami terbentur aturan,a�? kata Ketua Forum Camat Loteng (FKLT) HM Sahri, kemarin (24/8).

Secara konseptual, kata Sahri memang pemerintah kecamatan, terlibat aktif membina desa. Hanya saja, sebatas rekomendasi.

Sehingga, pemerintah desa biasanya langsung loncat ke Pemkab, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).Misalnya, pembahasan RAPBDes. Kata Sahri, pemerintah kecamatan memang dilibatkan.

Namun dalam pelaksanaannya, desa memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa. Khususnya lagi, PP Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa (DD).

a�?Ada 16 item kewenangan Pemkab, yang diturunkan ke kecamatan. Tapi, kewenangan itu, kami anggap masih lemah untuk kami jalankan,a�? kata Camat Praya Tengah tersebut.

Kecuali, kata Sahri Pemkab merevisi salah satu kewenangan yang dimaksud, yaitu menyangkut urusan desa.

Jika itu diterapkan, maka pemerintah kecamatan berhak memberikan tindakan tegas kepada desa-desa, yang dianggap menyalahi aturan, apalagi berbau dugaan tindak pidana korupsi.

a�?Dari informasi yang kami terima, tahun 2017 mendatang, BPMD akan mengajukan revisi pelimpahan kewenangan itu. Kita tunggu saja,a�? ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Loteng Masa��ud mengatakan, wajib hukumnya pemerintah desa/kelurahan tunduk dan patuh pada pemerintah kecamatan. Begitu seterusnya.

Jika kecamatan sebatas memiliki kewenangan konseptual, maka tetap saja melekat proses pengawasan dan pembinaan itu, tidak boleh lepas.

a�?Jangan jadikan alasan terbentur aturan dan sebagainya. Ini menyangkut keselamatan desa itu sendiri,a�? kata politisi partai Golkar tersebut.

Karena, tambah Masa��ud tidak sedikit desa-desa di Gumi Tatas Tuhu Trasna bermasalah. Saat ini saja, sudah puluhan desa yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, belum lagi yang ditangani kepolisian.

a�?Kami tidak ingin mendengar alasan apa pun. Pemerintah kecamatan tetap melekat dengan desa/kelurahan,a�? tegasnya.(dss/r2)

Berita Lainnya

Polres Loteng Siap Bersinergi Dengan Media

Redaksi LombokPost

Penangan Pascagempa Lamban

Redaksi LombokPost

SMPN 3 Jonggat Terapkan Pembelajaran Berbasis Siswa

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Siapkan Nikah Massal Gratis

Redaksi LombokPost

Jaksa Kumpulkan 96 Kades Terpilih

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Kadis Baru Ditugaskan Perangi Calo

Redaksi LombokPost

PT Angkasa Pura I Salurkan Dana Pinjaman Mitra Binaan

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost