Lombok Post
Headline Tanjung

Jangan Sampai Menghambat Pembangunan

anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto

TANJUNG – Lombok Utara menjadi satu dari 169 daerah yang terkena penundaan dan penyaluran dana alokasi umum (DAU) 2016. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016.

a�?Kita sudah terima PMK-nya,a�? ujar Sekdis DPPKAD Lombok Utara Haerul Anwar kepada wartawan, kemarin (24/8).

Dijelaskan, dalam PMK yang dikeluarkan 16 Agustus 2016 tersebut, DAU Lombok Utara yang ditunda Rp 7,2 miliar lebih setiap bulannya.

Penundaan terhitung sejak September hingga Desember 2016 mendatang. Sehingga total DAU Lombok Utara yang akan ditunda Rp 28,8 miliar lebih.

Pada pasal 3 di PMK tersebut juga ditegaskan, berdasarkan penundaan penyaluran sebagian DAU, pemda diminta melakukan penyesuaian DAU pada APBDP atas APBN 2016 sesuai peraturan perundang-undangan.

Di dalam PMK tersebut disebutkan penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran DAU didasari padaA� perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016 yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang.

Terkait penyebab penundaan ini, Haerul mengaku belum mengetahui secara pasti. Jika melihat realisasi anggaran Lombok Utara yang hingga saat ini tercatat baru 31 persen, Haerul belum memastikan apakah realisasi rendah tersebut juga menjadi penyebab penundaan sebagian DAU.

a�?DAU ini pengunaannya antara lain untuk pembayaran gaji ASN, rapat kerja, dan kunjungan keluar daerah,a�? ungkapnya.

Haerul menegaskan, penundaan DAU ini tidak akan berdampak pada penggajian ASN di Lombok Utara. Pasalnya, sebelum ada penundaan, Lombok Utara mendapatkan DAU sebesar Rp 398 miliar per tahun. Sehingga per bulannya KLU mendapatkan Rp 33 miliar lebih.

Sedangkan jika dipotong dengan DAU yang ditunda, maka untuk bulan September hingga Desember 2016, Lombok Utara masih menerima DAU sebesar Rp 26 miliar lebih per bulannya.

a�?Kalau untuk gaji ASN per bulan, daerah mengeluarkan sekitar Rp 10 miliar. Jadi tidak berdampak ke sana,a�? tandasnya.

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin mengaku cukup kaget dengan keluarnya PMK tersebut. Dengan keluarnya PMK tersebut maka banyak anggaran keuangan bagi Lombok Utara yang hilang.

a�?Ya, penundaan ini kan pengurangan secara halus,a�? ujarnya sambil tersenyum.

Ditambahkan, dengan penundaan ini, daerah yang mendapatkan dampaknya. Seharusnya pusat mempertimbangkan kondisi daerah dulu sebelum melakukan penundaan.

a�?Setiap daerah itu berbeda. Mungkin ada daerah yang punya tambang emas, tetapi kita ini mengandalkan sektor pariwisata yang fluktuatif. Apalagi kalau terjadi inflasi kadang-kadang uang yang beredar di KLU sedikit,a�? paparnya.

Lebih lanjut, Sarifudin cukup menyesalkan langkah yang diambil pusat ini. Untuk itu, pihaknya bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) akan memperjuangkan ini ke pusat.

a�?Jangan daerah menjadi bulan-bulanan pusat dengan kebijakan yang setiap saat keluar. Kita sudah action di tengah jalan tiba-tiba keluar kebijakan baru kan kita jadi mandek,a�? tandasnya.

Terkait apakah penundaan ini sebagai punishment atas rendahnya realisasi daerah, Sarifudin menampiknya. a�?Saya kira daerah lain juga sama. Ini kan berlaku seluruh Indonesia jadi saya kira bukan punishment,a�? pungkasnya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Lombok Utara Ardianto mengatakan, penundaan DAU cukup berdampak bagi pembangunan di KLU.

Dia menilai penundaan DAU ini bukan sebagai sanksi karena realisasi anggaran di Lombok Utara rendah. a�?Pusat mungkin punya banyak pertimbangan lain. Kalau DAU ditunda bukan sanksi, kalau DAK iya,a�? katanya.

Ditambahkan, penundaan DAU ini diharapkan jangan sampai mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Lombok Utara. a�?Kalau infrastruktur ini kan sangat dibutuhkan dan ada juga yang bersumber dari DAU.

Kita berharap pos lain yang dipangkas. Draf KUA PPAS juga belum kami terima, tetapi itu yang akan kami antisipasi nanti,a�? tandasnya.

Terlepas dari penundaan itu, Ardianto menilai serapan anggaran pada 2016 ini memang sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. (puj/r7)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi

Redaksi LombokPost

Bantuan Air Bersih Dihentikan

Redaksi LombokPost

Pembangunan Rumah Korban Gempa Lamban

Redaksi LombokPost

Pilkades Serentak Harus Dievaluasi

Redaksi LombokPost

4564 Honorer Lotim Akan Dievaluasi

Redaksi LombokPost

Akhirnya Darmaga Labuhan Haji Dikeruk Juga!

Redaksi LombokPost

Sekda Izinkan Huntara BUMN yang Tak Ditempati Dibongkar, Asal…

Redaksi LombokPost

Empat Puskesmas Darurat Mulai Beroperasi

Redaksi LombokPost

7.000 Petisi Penolakan Juknis Bantuan Gempa

Redaksi LombokPost