Lombok Post
Headline Metropolis

Keuangan Daerah Sekarat!

MATARAMA�– Baru saja Pemkot Mataram dipusingkan dengan pengurangan dana bagi hasil pajak dan non pajak sebesar Rp 20,9 miliar. Kini terbit lagi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU).

Kebijakan ini kembali membuat pemerintah daerah harus gigit jari. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk beberapa proyek pembangunan terancam tidak bisa dilaksanakan. Kondisi ini membuat pusing kepala daerah.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, pemotongan dan penundaan ini sangat merepotkan pemerintah di daerah. Sebab mereka terpaksa melakukan penyesuaian kembali. Merencanakan ulang program yang sudah dibuat sebelumnya. Proses ini membutuhkan waktu dan tenaga. Sementara di sisi lain pemerintah dikejar target-target untuk merealisasikan pembangunan.

Tahun ini sudah dua kali mengalami pemotongan. Pertama pada bulan Mei, pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) 10 persen atau sebesar Rp 14,3 miliar dari Rp 143 miliar yang diberikan pusat. Kemudian baru-baru ini, ada pemangkasan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 20,9 miliar dari total Rp 40 miliar lebih yang diberikan. Dua kali pemotongan ini membuat beberapa proyek hingga saat ini belum bisa dilaksanakan karena harus ada penyesuaian volume pengerjaan.

Dan terakhir, dengan terbitnya PMK 125 ini, ada penundaan penyaluran DAU sebesar Rp 88 miliar selama empat bulan ke depan. Meski istilahnya adalah penundaan, tapi sangat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Dan ia menyayangkan, surat tersebut terkesan medadak dikirim ke daerah. Sehingga cukup merepotkan. a�?Kita sulit seperti ini. Banyak program kita tidak jalan jadinya,a�? kata Ahyar.

Untuk itu, ia akan mempelajari lebih dalam pengaruh kebijakan ini terhadap belanja daerah. Jika masalah program mungkin bisa disesuaikan, tetapi yang menyangkut hak-hak pegawai tidak boleh ditunda. a�?Jangan sampai nanti mengganggu gaji-gaji pegawai, orang bisa teriak,a�? katanya.

Ia mengaku tidak mengerti dengan perubahan-perubahan kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Untuk masalah ini, ia sudah mencoba menghubungi beberapa pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) agar bisa mengkomunikasikan hal ini kepada Presiden RI. Sebab sampai sekarang ia merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi.

a�?Setidak-tidaknya kepala daerah ini dikumpulkan ke pusat untuk menjelaskan kebijakan yang tidak populis seperti ini,a�? sarannya.

Ahyar juga bertanya, kenapa selama ini hanya pemerintah daerah yang terkena pemangkasan. Kenapa tidak lembaga pemerintahan di pusat yang dipangkas anggarannya. a�?Ini menjadi pertanyaan kita. Jangan sampai orang bilang beraninya hanya pada daerah saja,a�? kata politisi Golkar ini.

Dampak pengurangan dana ini mulai dirasakan SKPD di Kota Mataram. Seperti Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) H Mutawalli yang khawatir banyak program tidak bisa dilaksanakan. Misalnya bantuan yang sudah dijanjikan kepada kelompok-kelompok tani dan nelayan. Jika batal disalurkan, warga akan kecewa.

a�?Menjelaskan ke bawah (masyarakat) ini tidak mudah,a�? kata Mutawalli.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram Yance Hendradira menjelaskan, PMK Nomor 125 tersebut adalah penundaan penyaluran dana alokasi umum 2016, bukan pemotongan. Ada empat daerah di NTB yang terkena penundaan yakni Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara.

Penundaan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dalam negeri. Kemudian daerah yang kena penundaan adalah daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang baik. a�?Kalau kemampuan fiskalnya itu sangat baik, maka dikenakan penundaan DAU,a�? jelasnya.

Penundaan ini akan berlangsung selama empat bulan, dari September hingga Desember 2016. Jumlah dana yang tertunda setiap bulan sebesar Rp 22 miliar lebih, sehingga total penundaan Rp 88 miliar, dari Rp 600 miliar DAU yang diberikan pemerintah pusat. Rencananya, dana yang ditunda ini akan dicairkan kembali di tahun 2017 dalam APBD murni.

Meski tidak berpengaruh terhadap jumlah anggaran, tetapi kebijakan ini akan mempengaruhi arus kas daerah. Dimana akan terjadi kekosongan kas yang cukup mengganggu stabilitas keuangan.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Mataram akan berkonsultasi ke pemerintah pusat, meminta solusi bagaimana menghadapi kondisi ini. Ada beberapa rencana alternatif yang akan dipakai pemkot, melakukan pinjaman daerah tapi sifatnya hanya untuk menutupi kas yang kosong. Bisa jadi pinjaman akan diajukan ke Bank NTB dan bank lainnya.

Pinjaman ini sifatnya untuk menutupi kas bukan mengerjakan proyek. Tapi jika tidak diberikan izin melakukan pinjaman daerah, maka konsekuensinya adalah penundaan proyek-proyek pembangunan. a�?Dua alternatif ini yang akan kita tanyakan ke pusat, diizinkan meminjam atau tidak,a�? katanya.

Sementara untuk gaji pegawai, Yance memastikan tidak akan terpengaruh oleh penundaan ini. Pegawai tetap akan menerima gaji seperti biasa, sehingga tidak perlu terlalu khawatir.

Sementara itu, Plt Sekda Kota Mataram, Effendy Eko Saswito membenarkan telah menerima informasi terkait pemotongan DAU melalui peraturan menteri keuangan tersebut. Secara internal, lanjut Eko, pemerintah telah melakukan kajian dan mencari langkah terbaik untuk mengatasi adanya penundaan pembayaran DAU yang dipastikan akan berdampak pada liquiditas keuangan daerah.

a�?Baru kemarin sore (Selasa sore), kami dapat informasinya. Tentu kami akan lakukan penyesuaian,a�? kata Eko.

Ia juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Provinsi NTB yang juga mendapat persoalan sama. Di sisi lain, hasil paripurna dewan terkait hasil pembahasan APBD Perubahan 2016 harus dikirim hasilnya ke pemprov paling telat tiga hari ke depan.

a�?Kata (Pemerintah) provinsi, kami diminta kirim saja dulu, karena ada kaitannya dengan batas penyerahan hasil paripurna dewan terkait APBD Perubahan. Batasnya kan hanya tiga hari,a�? ulasnya.

Tahap selanjutnya, sembari menunggu respon pemprov terkait rancangan APBD Perubahan yang telah disetujui beberapa waktu lalu. Pemkot dalam waktu dekat berencana melakukan komunikasi dengan legislatif, terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan itu.

a�?Kami mau rapat juga, upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan. Bila perlu kami akan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat,a�? tegas dia.

Eko tak menampik implikasi dari kebijakan ini membuat APBD Perubahan yang telah disetujui jadi amburadul. Disamping itu, berpotensi merugikan banyak kontraktor dan program pemerintah yang dikerjakan dan tuntas di sisa 2016 ini.

a�?DAU itu untuk bayar gaji, belanja, beberapa proyek juga banyak yang dibiayai DAU. Kalau dalam pengerjaan mereka selesai tahun ini, kan harus dibayar. Kalau tidak, bisa merugikan kontraktor meski kami tidak berniat demikian. Itu yang akan kami cari solusinya, hingga ke pusat,a�? tandasnya. (ili/zad/r5)

Berita Lainnya

Kekayaan Tersembunyi Pantai Penghulu Agung Ampenan

Redaksi LombokPost

Hasil Produksi Langsung Dibeli Pengusaha

Redaksi LombokPost

DBD Bisa Jadi Ancaman Serius Pengungsi

Redaksi Lombok Post

Ahyar Tidak Puas dengan Hasil CPNS

Redaksi Lombok Post

PLN Luncurkan Layanan Satu Pintu

Redaksi Lombok Post

Hanya Ngebut di Depan Jokowi, Perbaikan Rumah Korban Gempa Jalan di Tempat

Redaksi Lombok Post

Nuril pun Menangis, Aksi Bela Nuril Terus Mengalir

Redaksi Lombok Post

Kematian Bayi Lotim Menurun

Redaksi LombokPost

Penyeberangan di Pelabuhan Lembar Molor

Redaksi LombokPost