Headline Metropolis

NTB KELIMPUNGAN, DAU Ditunda Rp 161 Miliar

ROSIADY SAYUTI

MATARAMA�a�� Tak ada hujan tak ada angin, NTB disambar petir siang bolong. Setelah kelewat pede tak akan terkena kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, kenyataan justru kini berbalik 180 derajat.

NTB termasuk salah satu dari 169 daerah se-Indonesia yang penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016 ditunda Kementerian Keuangan. Jumlahnya pun tak main-main. Mencapai Rp 161,896 miliar.

Penundaan pencairan DAU itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK.07/2016. Penundaan penyaluran DAU dilakukan bertahap dan akan berlangsung selama empat bulan semenjak September hingga Desember 2016.

Setiap bulan, DAU NTB akan ditunda penyalurannya sebesar Rp 40,474 miliar. Sehingga total selama empat bulan itu, DAU NTB akan dipangkas sebesar Rp 161,896 miliar.

a�?Iya benar memang ada penundaan sampai Rp 161 miliar lebih. Itu kebijakan pusat,a�? kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosiady Sayuti, kemarin (24/8).

Merujuk pada PMK tersebut bersama Pemprov NTB, terkena kasus penundaan adalah Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara.

Selama empat bulan, Sumbawa mengalami penundaan penyaluran DAU hingga Rp 90,196 miliar. Sementara Kota Mataram sebesar Rp 88,216 miliar, dan KLU sebesar Rp 28,8 miliar.

Belum diketahui apa alasan penundaan DAU ini. Namun, merujuk pernyataan Kementerian Keuangan yang diberitakan Lombok Post kemarin, penundaan penyaluran DAU itu bagian dari punishment terhadap kinerja pemerintah daerah yang kerap menumpuk belanja di akhir tahun. Saat ini, dana daerah justru menumpuk di bank. Bahkan bertambah hingga 9,9 triliun semenjak Juli 2016.

Dalam PMK sendiri disebutkan, penundaan penyaluran DAU sudah didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di setiap daerah pada akhir tahun yang dikategorikan sangat tinggi.

Dari penjelasan tersebut, dimungkinkan bahwa Provinsi NTB ikut terkena hukuman lantaran berkaca pada APBD NTB 2015 lalu, nilai saldo akhir yang tidak dibelanjakan di kas daerah atau Silpa sebesar Rp 149 miliar.

Kini setelah PMK ini terbit, yang pasti, kebijakan pemerintah pusat tersebut menjadi kekhawatiran besar bagi NTB yang merupakan daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

a�?Hari ini (kemarin), Kadispenda NTB akan bertemu dengan Direktur Perimbangan Keuangan Daerah. Mudahan ada kebijakan bagi daerah yang fiksalnya rendah,a�? kata Rosiady.

Sekalipun, harus diakui kata dia, saat ini hampir mustahil untuk mengintervensi kebijakan pusat terkait penundaan DAU tersebut karena sudah tertuang dalam PMK. a�?Kita tetap coba lakukan komunikasi ke pusat. Di situ kan bahasanya penundaan,a�? kata Rosiady.

Di sisi lain, Pemprov tentunya dituntut untuk segera menyiapkan skema efisiensi menyusul kondisi ini. Sekda memastikan sejumlah program atau kegiatan yang sudah direncakan harus ditunda terlebih dahulu.

Penghematan akan dilakukan pada beberapa item terutama pada porsi belanja rutin SKPD seperti perjalanan dinas. Termasuk bisa menyerempet pemangkasan tunjangan daerah.

Karena masih tahap awal sekali, maka kata dia, pihaknya belum bisa menyampaikan belanja apa saja yang akan terkena imbas. Rosiady hanya memastikan, skema efisiensi anggaran masih akan dibahas terlebih dahulu agar tidak berimbas pada penurunan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik.

a�?Yang jelas, gak sampai berimbas pada penundaan gaji pegawai. Kalau gaji insya Allah tetap aman,a�? tegas Rosiady.A�A� Untuk itu, Pemprov harus benar-benar menelisik item lain yang bisa dihemat. Konsekuensinya, lanjut mantan Kadisdikpora NTB ini, beberapa proyek infrastruktur termasuk menyangkut perbaikan jalan bisa saja ditunda.

a�?Gaji PNS aman, mungkin proyek perbaikan jalan yang akan coba kita pangkas,a�? tandasnya.

Tak Adil

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin menyesalkan keputusan pemerintah pusat menunda DAU untuk NTB. Menurutnya, kebijakan itu membuat daerah ini semakin kesulitan untuk mengatur porsi anggaran.

Seharusnya, kata Wagub, pemerintah pusat membuat pengecualian terhadap Provinsi NTB yang kemampuan fiskalnya sangat terbatas.

a�?Ini gak adil padahal kita berhak mendapat anggaran lebih dari pusat karena kita punya sumber daya besar,a�? tandas Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini.

Dia memberi contoh. Dari PT Newmont Nusa Tenggara saja, pemerintah pusat telah mendapat dana triliunan berupa royalti. a�?Kok malah sekarang DAU kita ditunda,a�? sesal Wagub.

Senada juga disesalkan Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi. Diakui, transfer dana dari pusat maupun anggaran dari kementerian memiliki peran besar dalam upaya pemerataan pembangunan, memperkecil ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini.

a�?Dipangkas miliaran rupiah saja NTB itu bisa terseok-seok,a�? kata Mori.

Ia khawatir penundaan penyaluran DAU ke NTB pada akhirnya akan menimbulkan efek domino. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di NTB juga masih sangat bergantung pada belanja pemerintah.

Proyek-proyek pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong perputaran uang dalam daerah. Jika proyek-proyek itu harus batal karena penundaan DAU, maka dampaknya juga akan dirasakan pada pertumbuhan ekonomi.

Menyusul penundaan penyaluran DAU, lanjutnya, pemprov harus memutar otak melakukan penghematan atau efisiensi pada kegiatan rutin seperti mengurangi perjalanan dinas, efisiensi alat tulis kantor, maupun efisiensi penggunaan listrik.

Sementara, penundaan penyaluran DAU ke NTB ini terbilang mengejutkan. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan Johan Rosihan bahkan sempat begitu optimistis bahwa NTB dengan kemampuan fiskal yang begitu terbatas akan ikut menjadi sasaran.

Sebelumnya diprediksi, penundaan itu hanya untuk daerah-daerah yang ruang fiskalnya sudah besar seperti DKI Jakarta ataupun Jawa Barat. (uki/r8)

Related posts

Tangkap Otak Pembalakan Liar!

Redaksi Lombok post

Melimpahnya Dukungan Partai Bukti Ahyar-Mori Paket Terbaik

Redaksi Lombok Post

Jelang Natal, Mobil Sewa Diburu

Redaksi Lombok post