Lombok Post
Bima - Dompu Headline

Ada yang Pro, Ada yang Kontra

BERPOSE: Sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat Desa Oi Katupa yang meminta keberadaan PT Sanggar Agro (SA) tetap dipertahankan, kemarin (25/8)

BIMA a�� Masyarakat di Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora pecah menjadi dua kubu dalam menyikapi keberadaan PT Sanggar Agro (SA). Kubu yang pro meminta pemerintah mempertahankan keberadaan perusahaan itu. Sementara kubu yang kontra meminta pemerintah mencabut izin perusahaan.
Warga Desa Oi Katupa, Sarmin termasuk dalam kubu yang pro. Dia tidak ikut dalam aksi demonstrasi penolakan PT SA yang berlangsung beberapa hari terakhir ini.

Menurutnya, keberadaan PT SA merupakan berkah bagi warga setempat. Betapa tidak lanjut Sarmin, perusahaan itu telah memberikan kontribusi besar.Memberikan asupan terhadap ratusan warga. Baik yang ada di desa itu sendiri, maupun dari desa tetangga.

“Sampai saat ini ada 500 karyawan yang telah ditampung dan digaji oleh perusahaan itu. Artinya sekitar 2.000 jiwa yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan itu,” katanya.
Belum lagi, lanjut dia, keberadaan investor tersebut telah banyak membantu pembangunan di desa setempat. Antara lain, pembuatan irigasi pertanian, perbaikan musala,A� pustu dan lainnya.

“Intinya kiprah PT SA di Oi Katupa sangat dirasakan manfaatnya. Bohong kalau keberadaan perusahaan ini merugikan warga,” ujarnya.
Adapun warga yang menolak keberadaan perusahaan tersebut, kara Sarmin, tidak lebih dari 30 orang. Mengenai motif dari penolakan itu, dia mengaku kurang tahu. “Apa alasan mereka menolak keberadaan PT SA kami tidak tahu. Tapi yang jelas sebagian besar dari kami sangat mendukung keberadaan perusahaan kayu putih ini,” akunya.
Dia meminta, pemerintah daerah arif menyikapi semua persoalan itu. Dengan tetap melindungi dan mempertahankan keberadaan perusahaan itu. Sebagai tumpuan masa depan masyarakat dan daerah.

“Tolong pertahankan PT Sanggar Agro,” katanya.
Hal senada juga disampaikan warga lain, H Dollah. Kata dia, meski dirinya bukan karyawan PT SA, namun mereka juga merasakan dampak positif dengan adanya perusahaan itu. Aktivitas penjualan warung meningkat dan mampu menekan angka pengangguran.

“Kalau perusahaan ini ditutup, siapa yang akan kasi makan anak, istri atau suami dari para karyawan itu,” katanya

Sementara itu di tempat terpisah Kepala Desa Oi Katupa Muhidin melakukan hearing dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bima. Mereka membahas persoalan tanah yang kini dikuasai PT SA. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat utama DPDR Kabupaten Bima, Kamis (25/8).
a�?a��Keinginan kami sudah disampaikan dan ditanggapi dewan,a��a�� ungkap Kades Muhidin didampingi sejumlah aktivis LMND dan PRD Bima.
Menurutnya, dewan diminta untuk memperjelas wilayah Desa Oi Katupa, sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015, tentang pemekaran desa.
a�?a��Desa Oi Katupa dimekarkan tahun 2012 oleh pemerintah. Luas wilayahnya sekitar 5.000 hektare,a��a�� sebutnya.
Ia menjelaskan, pemekaran desa baru dengan syarat memiliki batas dan luas wilayah. Karena wilayah merupakan salah satu dasar pemekaran desa.
a�?a��Kita sudah minta dewan untuk memperjelas batas wilayah. Selama ini yang kita tahu luasnya 5.000 hektare,a��a�� terangnya.
Menurutnya, PT SA masuk wilayah Oi Katupa tahun 2014. Mereka masuk dengan izin HGU tahun 1992.
a�?a��Kehadiran PT ini membuat kita kaget. Semua lahan pertanian kita digarap, ditanami kayu putih,a��a�� katanya.
Muhidin tidak mempersoalkan PT SA investasi di Tambora. Asal perusahaan itu tidak menanam di atas tanah milik warga.
a�?a��Masalah ini yang ingin kita perjelas. Tapi, tidak pernahA� ditanggapi selama ini,a��a��ujarnya.
Dia meminta dewan harus berani menegakkan perda yang dibuat. Karena tidak mungkin Desa Oi Katupa dimekarkan tanpa aturan yang jelas.
a�?a��Jika ini tidak ditanggapi, kami pantang mundur. Kami sudah siap lahir dan batin untuk perjuangan ini,a��a�� tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima H Muhammad mengatakan sudah menerima sejumlah tuntutan warga. Diantaranya,A� minta diperjelas batas dan luas wilayah Desa Oi Katupa.
a�?a��Besok (hari ini, red) kita akan turun ke lokasi. Kita akan melihat langsung batas-batas wilayah desa tersebut,a��a�� katanya.
Menurutnya, masalah PT SA dengan warga harus dicarikan solusi terbaik. Supaya tidak terus menjadi masalah. a�?a��Kita tidak ingin masyarakat dirugikan. Begitu juga dengan PT SA yang membangun usaha di Bima,a��a�� terangnya.(mch/dam/r4)

Berita Lainnya

Garbi Bakal Gembosi PKS?

Redaksi LombokPost

Gubernur Yakin Kemampuan Brimob

Redaksi LombokPost

Polda Kantongi Data Baru Kasus Pengadaan Buku Madrasah

Redaksi LombokPost

Utamakan Langkah Preventif

Redaksi LombokPost

ILBB-Ancora Foundation Bantu Korban Gempa Lombok

Redaksi Lombok Post

Kartu Nikah Sebatas Wacana

Redaksi LombokPost

Dewan Pertanyakan Penyedia Panel RISHA

Redaksi LombokPost

Sepakat, UMK Mataram Rp 2.013.000

Redaksi LombokPost

Pemkab Loteng Bangun Pendeteksi Tsunami

Redaksi LombokPost