Lombok Post
Metropolis

Dewan Minta SKPD Lebih Langsing

THAMRIN-SIR
Wakil Ketua Pansus Raperda tentang Oraganisasi Perangkat Daerah DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin

MATARAMA�– Usulan 38 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diajukan eksekutif dianggap terlalu gemuk. Untuk itu, dewan meminta pemerintah melangsingkan perangkat organisasinya.

Wakil Ketua Pansus Raperda tentang Oraganisasi Perangkat Daerah DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah itu terlalu banyak. a�?Tidak layak kalau jadi 38 SKPD, terlalu gemuk dia,a�? katanya.

Dengan postur anggaran hanya Rp 1,5 triliun, sangat tidak layak menggunakan pola maksimal seperti yang digunakan saat ini. Sehingga disarankan menggunakan pola minimal yakni 31 SKPD. Kurang delapan persen bahkan bisa dikurangi 15 persen. Sehingga jumlah SKPD menjadi 25 dinas/badan.

Caranya dengan menggabung tiga urusan menjadi satu, tergantung skor masing-masing urusan. Misalnya, jika skor urusannya A maka bisa dibentuk menjadi dinas, sementara urusan lain yang memiliki skor B dan C dimasukkan ke dalam dinas tersebut menjadi bidang. Seperti dinas kebersihan skornya C maka tidak bisa menjadi dinas, juga urusan pertamanan tidak bisa menjadi dinas sehingga digabung ke dalam Dinas Lingkungan Hidup. Dengan catatan, dinas yang dimerger harus serumpun.

Untuk urusan keuangan semuanya ditangani Badan Keuangan, termasuk di dalamnya dinas pendapatan. Ke depan dispenda tidak bisa berdiri sendiri karena skornya B. a�?Intinya merger dengan yang serumpun,a�? jelas politisi PPP.

Menurut Thamrin, jika SKPD terlalu gemuk maka akan berimbas pada anggaran. Dimana banyak dana habis terserap untuk tunjangan kinerja. Sementara dana pembangunan menjadi semakin kecil.

a�?Ini perlu pembahasan, mudahan dalam satu minggu ini selesai karena dibutuhkan untuk penyegaran,a�? katanya.

Ia menambahkan, tujuan awal dibentuknya pansus adalah untuk membantu mewujudkan visi misi Wali Kota Mataram, melakukan pemetaan urusan dan untuk efisiensi anggaran. Tujuan ini harus menjadi fokus dalam pemetaan urusan organisasi, sehingga tidak menjadi gemuk.

Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh berharapA� masalah organisasi perangkat daerah cepat dituntaskan. Sehingga bisa dijadikan dasar untuk melakukan mutasi dan penyegaran organisasi. Sampai saat ini, perombakan belum bisa dilakukan karena harus menunggu perangkat daerah tersebut.

a�?Untuk assessment tetap akan kita lakukan. Tapi masih kita tunggu dulu banyak sekali urusan yang perlu diselesaikan,a�? katanya. (ili/r6)

Berita Lainnya

Ahyar Bakal Evaluasi Muslim

Redaksi LombokPost

UMK Jadi Pertimbangan Kenaikan Upah Honorer

Redaksi LombokPost

Hindari Berkendara Saat Hujan Lebat

Redaksi LombokPost

Pembuatan RISHA Kini Masalahnya Kekurangan Tukang

Redaksi LombokPost

Modal Awal Rp 800 Ribu, Kini Omzetnya Rp 2,5 Juta Sehari

Redaksi LombokPost

Hujan Deras, PDAM Tetap Ngadat

Redaksi LombokPost

Penyakit Menular Serang Anak Pengungsi

Redaksi LombokPost

Waspada ! Semua Pohon Berpotensi Tumbang!

Redaksi LombokPost

Lahan Menyempit, Petani Terjepit

Redaksi LombokPost